Bantuan yang diserahkan meliputi 150 paket sembako, 3 net bola voli, dan 6 bola voli. Penyerahan dilakukan langsung oleh Waitelenggen, Kepala Suku Distrik Pegelimi, sebagai wujud kepedulian sekaligus upaya mempererat komunikasi dengan masyarakat setempat menjelang momentum kemerdekaan tahun ini.

Warga yang hadir menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Pusat, terutama Presiden Prabowo Subianto, atas kepedulian yang dinilai dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Menurut Waitelenggen, bantuan tersebut tidak sekadar memenuhi kebutuhan pokok warga, tetapi juga diharapkan mampu mempererat kebersamaan sekaligus memperkuat komunikasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Puncak Jaya.

“Bantuan ini merupakan bentuk perhatian yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kami berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya menjelang peringatan 17 Agustus 2026,” ujarnya.

Adapun bantuan peralatan olahraga berupa net dan bola voli diharapkan bisa dimanfaatkan warga untuk menggelar aktivitas olahraga bersama sekaligus mempererat hubungan sosial antarwarga.

Waitelenggen turut mengajak seluruh masyarakat Puncak Jaya untuk saling menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman, tertib, dan kondusif, sehingga rangkaian peringatan HUT ke-81 RI dapat berjalan lancar.

Di tengah beredarnya informasi terkait larangan dari kelompok KSTP terhadap kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI, situasi di Puncak Jaya dilaporkan tetap kondusif. Hal ini terlihat dari bendera Merah Putih dan umbul-umbul yang masih berkibar di sejumlah kantor pemerintahan, objek vital, serta fasilitas umum.

Hingga kegiatan berlangsung, belum ditemukan indikasi sabotase seperti perusakan atau pencabutan bendera dan umbul-umbul yang telah terpasang menjelang peringatan kemerdekaan.

Kegiatan penyaluran bantuan ini diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dengan masyarakat sekaligus mendorong peran aktif tokoh adat dan warga dalam menjaga stabilitas kamtibmas. Seluruh pihak diimbau tetap meningkatkan kewaspadaan dan mengedepankan koordinasi agar situasi Kabupaten Puncak Jaya tetap aman dan kondusif menjelang 17 Agustus 2026.

The post Tokoh Adat Salurkan 150 Paket Sembako Dan Alat Olahraga, Ajak Warga Puncak Jaya Jaga Kamtibmas Jelang HUT Ke-81 RI appeared first on polwanterkini.com.

Informasi intelijen yang sangat berharga tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan diperkuat melalui koordinasi yang erat dan intensif bersama pihak Taiwan Coast Guard. Berdasarkan data dan pemetaan jalur pelayaran tersebut, operasi penygapan mulai disiapkan secara matang.

Tepat pada tanggal 6 Agustus 2026, kapal berbendera asing bernama MV King Sun akhirnya berhasil dicegat oleh petugas di perairan Natuna. Guna kepentingan pemeriksaan dan penyelidikan yang lebih mendalam serta aman, kapal tersebut kemudian dikawal menuju perairan Bintan.

Temuan Mengejutkan: 1,3 Ton Ketamin dalam Secret Compartment Setibanya di perairan Bintan, tim gabungan langsung melakukan penggeledahan menyeluruh terhadap badan kapal. Hasil pemeriksaan di lapangan benar-benar membuat petugas terkejut.

Petugas mendapati sebuah kompartemen rahasia atau secret compartment yang sengaja dibuat di bawah lantai kamar Anak Buah Kapal (ABK). Di dalam ruang tersembunyi inilah ditemukan barang bukti narkotika jenis ketamin dalam jumlah yang sangat fantastis, yakni mencapai sekitar 1,3 ton. Seluruh barang haram tersebut dikemas rapi ke dalam 65 karung dengan menggunakan kemasan teh China berwarna hijau untuk mengelabui petugas.

Selain mengamankan barang bukti narkotika dalam skala besar, petugas turut mengamankan sebanyak 8 orang ABK yang berada di atas kapal. Dari jumlah tersebut, tercatat terdiri dari 1 orang Warga Negara (WN) Taiwan dan 7 orang Warga Negara (WN) Myanmar.

Hasil Kolaborasi Lintas Instansi Keberhasilan besar dalam membongkar sindikat penyelundupan narkotika lintas negara ini merupakan buah dari sinergi dan kerja sama yang solid antara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Bareskrim Polri, Polda Kepulauan Riau (Kepri), TNI Angkatan Laut (TNI AL), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Badan Intelijen Negara (BIN).

Mengenal Ketamin dan Bahayanya Berdasarkan catatan medis dan hukum, ketamin merupakan obat bius atau anestetik yang kerap disalahgunakan sebagai narkotika. Dalam dunia medis, zat ini biasanya digunakan untuk memulai dan mempertahankan anestesi. Namun, apabila disalahgunakan di luar indikasi medis, ketamin dapat menimbulkan dampak buruk yang sangat berbahaya bagi kesehatan fisik maupun mental penggunanya.

Dampak penyalahgunaan ketamin di antaranya dapat memicu gangguan persepsi, halusinasi parah, peningkatan tekanan darah, gangguan fungsi kognitif, hingga risiko kecanduan yang merusak sistem saraf pusat. Oleh karena itu, peredaran gelap zat ini menjadi salah satu fokus pemberantasan yang sangat ketat oleh aparat penegak hukum.

Meskipun barang bukti dalam jumlah masif telah diamankan, kasus ini belum berhenti sampai di sini. Saat ini, tim gabungan masih terus mengembangkan penyelidikan untuk mendalami jaringan sindikat tersebut guna mengungkap dalang utama (mastermind) serta jaringan penerima barang di Indonesia.

Reserse Bekerja. Masyarakat Terlindungi.

#ReserseBekerja #BNN #Polri #PoldaKepri

The post Polisi Perkuat Pengawasan Laut, Penyelundupan 1,3 Ton Ketamin Terbongkar #ReserseBekerja appeared first on polwanterkini.com.

Berdasarkan arahan Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Wibowo, Direktur Ditgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol I Made Agus Prasatya mengerahkan tim asistensi yang dipimpin Kasubdit Laka Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Pol Mariochristy PS Siregar. Di lokasi, kegiatan dipandu oleh Kasi Pullahjianta Subdit Laka AKBP Sandhi Widyanoe, S.I.K., M.Sc., Ph.D.

Asistensi dilakukan bersama Ditgakkum Polda Jawa Barat, Satlantas Polres Indramayu, Tim Traffic Accident Analysis (TAA) Korlantas Polri, serta melibatkan Dinas Perhubungan dan PUPR Provinsi Jawa Barat. Tim mendalami hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), keterangan saksi, dan barang bukti. Hasil awal menunjukkan tidak adanya jejak pengereman dari dua truk Hino yang menabrak kendaraan Daihatsu Grand Max yang sedang berhenti untuk berputar balik.

Pemeriksaan terhadap pengemudi truk masih berlangsung dengan mempertimbangkan kondisi psikologis akibat trauma. Selain itu, tim memperoleh rekaman video dari media sosial untuk menganalisis kecepatan kendaraan sebelum kecelakaan, meski CCTV sekitar lokasi tidak mengarah langsung ke titik kejadian.

Untuk bukti ilmiah, Ditgakkum Korlantas bersama Tim TAA melakukan olah TKP dengan teknologi 3D Laser Scanner. Tim menemukan perbedaan elevasi sekitar 10 sentimeter antara jalur A dan jalur B serta tidak adanya rambu lalu lintas dan petunjuk putar balik di lokasi kejadian.

Identifikasi mengungkap bahwa titik putar balik yang digunakan bukan U-turn resmi melainkan akses tidak resmi yang dibuka oleh masyarakat. Menurut Dinas Perhubungan Jawa Barat, jarak antar U-turn resmi di ruas jalan tersebut sekitar 800 meter.

Sebagai langkah tindak lanjut, Ditgakkum Korlantas menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bersama Dinas Perhubungan dan PUPR Provinsi Jawa Barat untuk mengevaluasi aspek keselamatan jalan di jalur Pantura Desa Kiajaran Kulon. Disepakati perlunya penataan ulang titik putar balik sesuai ketentuan, peningkatan koordinasi antar instansi, dan evaluasi pemasangan rambu lalu lintas demi meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

Seluruh hasil olah TKP dan analisis teknis telah diserahkan kepada penyidik untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Brigjen Pol I Made Agus Prasatya menegaskan bahwa asistensi ini merefleksikan komitmen Korlantas Polri untuk mengungkap penyebab kecelakaan secara komprehensif serta mendorong perbaikan keselamatan jalan. “Kami memastikan setiap kecelakaan lalu lintas dengan korban jiwa ditangani secara profesional, ilmiah, dan transparan. Hasil analisis ini menjadi dasar penegakan hukum sekaligus evaluasi bersama pemangku kepentingan agar kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya.

Korlantas Polri juga mengimbau seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan lalu lintas, meningkatkan kewaspadaan selama berkendara, serta menggunakan fasilitas putar balik resmi demi keselamatan bersama.

The post Korlantas Polri Lakukan Asistensi Kecelakaan Maut di Indramayu Akibatkan 12 Tewas appeared first on polwanterkini.com.

Kakorlantas Polri Irjen Pol. Wibowo, S.I.K., M.Hum., kembali menegaskan semangat menuju Zero Over Dimension Over Load (ODOL) 2027 sebagai bagian dari upaya bersama membangun transportasi nasional yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan.

Setiap kendaraan yang beroperasi sesuai standar dimensi dan kapasitas muatan bukan sekadar memenuhi aturan administratif. Kepatuhan ini merepresentasikan upaya lebih besar untuk membangun sistem transportasi nasional yang lebih aman dan efisien, sekaligus melindungi infrastruktur jalan yang menjadi urat nadi distribusi logistik di seluruh Indonesia.

Perjalanan menuju target ini tidak berhenti pada penegakan hukum semata. Pendahulu Wibowo, Irjen Pol. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., telah meletakkan fondasi penting dengan menegaskan berulang kali bahwa keberhasilan program ini bergantung pada peran aktif semua pihak, termasuk masyarakat luas sebagai pengguna jalan sehari-hari. “

Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas,” ujarnya dalam salah satu kesempatan menyampaikan pesan keselamatan kepada publik.

Fondasi inilah yang kini diteruskan Wibowo sejak resmi dilantik sebagai Kakorlantas Polri pada 4 Juli 2026. Ia terus menggaungkan prinsip bahwa keselamatan lalu lintas adalah kerja kolektif, bukan tanggung jawab satu pihak.

“Tidak ada keberhasilan lalu lintas itu karena satu orang, satu kementerian, atau satu instansi. Keberhasilan itu karena semua kementerian, semua stakeholder terkait, pemerintah daerah, termasuk masyarakat itu sendiri,” tegasnya, mengusung semangat “Semua Karena Kita” yang menjadi ciri khas kepemimpinannya.

Ajakan ini relevan karena keselamatan di jalan raya bukan tanggung jawab yang bisa dibebankan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum atau pengemudi angkutan barang saja. Setiap pengguna jalan, dari pengendara motor hingga pejalan kaki, memikul peran dalam menciptakan lalu lintas yang tertib dan saling menghormati—prinsip yang terus ditekankan Wibowo dalam menjalankan agenda Korlantas Polri ke depan.

Sepanjang tujuh hari narasi kampanye ini bergulir, benang merah yang konsisten muncul adalah bahwa pengemudi angkutan barang bukan sekadar operator kendaraan, melainkan penggerak nyata roda perekonomian yang layak mendapat perhatian sekaligus perlindungan.

Dari data kecelakaan yang melibatkan kendaraan berat, kisah pengemudi yang menjaga kondisi tubuh tetap prima, hingga aksi heroik seorang sopir truk yang menyelamatkan pengguna jalan lain, semuanya menegaskan satu hal: keselamatan dan profesionalisme berjalan beriringan.

Di bawah kepemimpinan Wibowo, estafet program transformasi menuju Indonesia yang bebas dari praktik ODOL terus berlanjut tanpa jeda. Ia memastikan agenda ini bukan proyek satu periode kepemimpinan, melainkan komitmen berkelanjutan yang harus terus dikawal hingga target 2027 tercapai.

Keselamatan bukan penghambat produktivitas, melainkan fondasi bagi produktivitas yang berkelanjutan. Semangat inilah yang terus diperjuangkan Wibowo bersama seluruh pemangku kepentingan menuju sistem logistik nasional yang semakin andal.

The post Kakorlantas Wibowo Ajak Semua Pihak Jaga Semangat Menuju Zero ODOL 2027 appeared first on polwanterkini.com.

“Saya menyampaikan apresiasi karena program-program pemerintah di-support, didukung oleh Aptrindo,” ujar Kakorlantas Polri saat itu, Irjen Pol. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., saat menghadiri Musyawarah Nasional III Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo). Pernyataan ini menegaskan satu hal penting: mewujudkan Indonesia bebas dari praktik Over Dimension Over Load (ODOL) tidak bisa dilakukan sepihak oleh kepolisian, melainkan membutuhkan kolaborasi semua pihak yang terlibat dalam rantai transportasi logistik.

Jakarta – Kakorlantas Polri saat itu, Irjen Pol. Agus Suryonugroho, menyampaikan apresiasinya secara langsung kepada Aptrindo dalam forum Munas III yang digelar di Jakarta. Baginya, dukungan pelaku usaha truk terhadap program pemerintah menjadi modal penting menuju target Zero ODOL 2027.

Pengemudi, perusahaan angkutan, pemilik barang, regulator, dan masyarakat memiliki peran yang sama pentingnya dalam mewujudkan budaya transportasi yang lebih aman. Ketika seluruh pihak ini bergerak sendiri-sendiri, penegakan aturan dimensi dan muatan akan selalu terasa seperti beban sepihak bagi pengemudi di lapangan. Namun ketika semua pihak duduk bersama, aturan yang sama justru menjadi kesepakatan kolektif yang lebih mudah diterima dan dijalankan.

Kolaborasi ini bukan sekadar wacana di atas kertas. Dalam forum yang sama, Agus juga menyinggung agenda perluasan sistem penegakan hukum elektronik ke jalan tol serta integrasi data lintas kementerian sebagai bagian dari upaya memperbaiki transportasi logistik nasional secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi penindakan.

Pelibatan asosiasi pengusaha truk seperti Aptrindo penting karena merekalah yang memahami langsung tantangan di lapangan, mulai dari tekanan biaya operasional, tenggat pengiriman, hingga keterbatasan infrastruktur pendukung seperti rest area. Tanpa masukan dari pelaku usaha, kebijakan yang dirancang berisiko sulit diterapkan secara realistis, sekalipun tujuannya baik.

Sebaliknya, ketika pelaku usaha turut dilibatkan sejak tahap perumusan kebijakan, kepatuhan terhadap aturan cenderung tumbuh dari kesadaran, bukan sekadar rasa takut terhadap sanksi. Inilah yang coba dibangun Korlantas Polri lewat pendekatan kolaboratif menjelang penerapan penuh Zero ODOL pada 2027.

Kepemimpinan Korlantas Polri kini diteruskan oleh Irjen Pol. Wibowo, S.I.K., M.Hum., yang resmi dilantik pada 4 Juli 2026, namun semangat kolaborasi lintas pemangku kepentingan ini tetap menjadi fondasi menuju budaya transportasi logistik yang lebih aman dan tepercaya bagi seluruh pengguna jalan.

The post  Bersama Membangun Budaya Transportasi yang Lebih Baik di Jalan Raya appeared first on polwanterkini.com.

Pergantian tongkat kepemimpinan di Korlantas Polri tidak mengubah satu prinsip dasar: kondisi prima pengemudi tetap menjadi faktor penentu keselamatan di jalan raya. Kakorlantas Polri yang baru, Irjen Pol. Wibowo, S.I.K., M.Hum., menegaskan bahwa keselamatan lalu lintas—termasuk risiko kelelahan pada pengemudi jarak jauh—bukan tanggung jawab satu pihak, melainkan kerja kolektif yang melibatkan pemerintah, pemangku kepentingan, hingga masyarakat itu sendiri.

Perjalanan jauh selalu menyimpan risiko yang sama: kantuk yang dipaksakan, konsentrasi yang menurun, dan keputusan untuk terus melaju tanpa jeda istirahat yang cukup. Pola ini telah lama menjadi perhatian Korlantas Polri, dan kini menjadi bagian dari agenda yang diteruskan oleh kepemimpinan baru.

Irjen Pol. Wibowo resmi dilantik sebagai Kakorlantas Polri pada Sabtu, 4 Juli 2026, menggantikan Irjen Pol. Agus Suryonugroho yang memasuki masa purnatugas. Pelantikan berlangsung di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, bersamaan dengan serah terima jabatan sejumlah pejabat utama Mabes Polri dan enam Kapolda.

Dalam sertijab tersebut, Irjen Agus menitipkan sejumlah agenda strategis kepada penerusnya—mulai dari program Polantas Menyapa, Digital Korlantas, hingga transformasi digital pelayanan lalu lintas. Pesan itu menegaskan bahwa program-program keselamatan yang telah dirintis, termasuk edukasi soal bahaya kelelahan bagi pengemudi jarak jauh, diharapkan terus berjalan di bawah kepemimpinan baru.

Beberapa hari setelah dilantik, Irjen Wibowo mulai menunjukkan arah kebijakannya. Dalam acara silaturahmi Kakorlantas Polri di Gedung NTMC Polri, Jakarta, pada Selasa (7/7), ia menegaskan bahwa keberhasilan mewujudkan keselamatan lalu lintas tidak bisa dibebankan kepada satu institusi semata. “Tidak ada keberhasilan lalu lintas itu karena satu orang, satu kementerian, atau satu instansi. Keberhasilan itu karena semua kementerian, semua stakeholder terkait, pemerintah daerah, termasuk masyarakat itu sendiri,” tegasnya, sembari menggaungkan semangat “Semua Karena Kita” sebagai landasan kerja Korlantas ke depan.

Prinsip kolaborasi ini relevan dengan persoalan kelelahan pengemudi angkutan barang dan jarak jauh, yang selama ini bukan semata soal kedisiplinan individu, melainkan juga menyangkut kebijakan perusahaan logistik dalam menetapkan target pengiriman, ketersediaan tempat istirahat yang layak di jalur strategis, serta pengawasan di lapangan. Wibowo turut mengapresiasi fondasi yang telah dibangun pendahulunya, dengan menyebut capaian-capaian Irjen Agus sebagai pijakan penting untuk melanjutkan tugas ke depan, termasuk dalam hal menurunkan angka kecelakaan dan fatalitas korban di jalan raya.

Pesan yang pernah berulang kali disampaikan Irjen Agus semasa menjabat pun tetap relevan sebagai warisan kebijakan yang perlu terus digaungkan: “Lebih baik berhenti sejenak untuk beristirahat daripada memaksakan diri dalam kondisi lelah. Cepat sampai tidak pernah lebih penting daripada pulang dengan selamat.” Prinsip ini menjadi bagian dari budaya keselamatan yang diharapkan terus hidup di lingkungan Korlantas, terlepas dari siapa yang memimpin.

Di lapangan, personel Patroli Jalan Raya (PJR) tetap menjadi ujung tombak dalam menerjemahkan pesan ini secara langsung—mengarahkan pengemudi truk yang beristirahat di lokasi berisiko seperti bahu jalan tol menuju tempat istirahat yang lebih aman. Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa keberlanjutan kebijakan keselamatan tidak bergantung pada pergantian pucuk pimpinan, melainkan pada konsistensi implementasi di setiap lini organisasi.

Menurut Wibowo, tantangan lalu lintas ke depan akan semakin kompleks, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan perkembangan teknologi transportasi. Dalam konteks itu, menjaga kondisi prima pengemudi—khususnya mereka yang menempuh perjalanan jarak jauh membawa muatan barang—tetap menjadi salah satu variabel penting yang tidak bisa dilepaskan dari upaya besar menekan angka kecelakaan, sejalan dengan semangat kolaboratif yang kini diusung kepemimpinan baru Korlantas Polri menuju agenda keselamatan berkelanjutan, termasuk target Zero ODOL 2027.

The post Kakorlantas Baru Tegaskan Keselamatan Lalu Lintas Butuh Kolaborasi appeared first on polwanterkini.com.

Target Zero Overload dan Overdimension (ODOL) 2027 kini menjadi atensi serius jajaran Korlantas Polri, bukan sekadar target administratif di atas kertas. Dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp43 triliun per tahun akibat kerusakan infrastruktur jalan, penegakan aturan dimensi dan muatan kendaraan angkutan barang menjadi agenda yang terus dikawal ketat, seiring waktu yang semakin menipis menuju tenggat 2027.

Waktu tersisa menuju target Zero ODOL 2027 kini tinggal menghitung bulan, dan hal ini menjadi perhatian serius Korlantas Polri dalam mengawal kepatuhan pengemudi angkutan barang terhadap standar dimensi dan kapasitas muatan.

Bagi Korlantas, persoalan ini bukan semata urusan penindakan di jalan raya, melainkan taruhan besar terhadap keselamatan publik dan keuangan negara yang selama ini tergerus akibat pelanggaran yang berulang.

Data menjadi dasar mengapa atensi ini tidak bisa ditawar. Kementerian PUPR mencatat kerugian negara akibat kerusakan infrastruktur jalan yang disebabkan kendaraan ODOL mencapai sekitar Rp43 triliun per tahun.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan pada 2024 mencatat sekitar 30-40 persen kecelakaan lalu lintas melibatkan kendaraan berat, dengan lebih dari 200 kasus kecelakaan akibat ODOL tercatat sepanjang 2023. Dua angka ini menjadi alasan mengapa Korlantas terus mendorong agenda ini sebagai prioritas, bukan sekadar program musiman.

Perhatian terhadap isu ODOL sesungguhnya telah lama digaungkan oleh jajaran pimpinan Korlantas. Semasa menjabat, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., berulang kali menegaskan bahwa dampak pelanggaran dimensi dan muatan bukan perkara sepele.

“Jangan sampai infrastruktur jalan rusak karena Over Dimension dan Overload, termasuk juga peristiwa-peristiwa kecelakaan yang cukup banyak memakan korban ketika ada Over Dimension dan Overload,” tegasnya.

Kini, setelah estafet kepemimpinan berpindah kepada Irjen Pol. Wibowo, S.I.K., M.Hum., yang resmi dilantik sebagai Kakorlantas Polri pada 4 Juli 2026, atensi terhadap agenda Zero ODOL 2027 tidak surut, melainkan tetap menjadi arah kebijakan yang berkelanjutan.

Pergantian pucuk pimpinan justru menjadi momentum untuk mempertegas bahwa target ini adalah komitmen institusi, bukan proyek personal satu periode kepemimpinan semata.

Atensi Korlantas ini pada dasarnya bukan untuk mempersulit pelaku usaha logistik, melainkan untuk membangun ekosistem transportasi barang yang lebih aman dan berkelanjutan.

Kepatuhan terhadap aturan dimensi dan muatan, dalam pandangan ini, adalah kepentingan bersama—bagi pengemudi, ini adalah cara menjaga kepercayaan pelanggan yang mengandalkan jasa mereka; bagi pengguna jalan lain, ini adalah jaminan bahwa kendaraan besar yang melintas di sampingnya tidak membawa risiko tersembunyi; dan bagi negara, ini adalah upaya menekan kerugian yang selama ini timbul dari kerusakan jalan serta korban kecelakaan yang sebenarnya bisa dicegah.

Dengan sisa waktu yang semakin singkat menuju 2027, atensi Korlantas Polri terhadap isu ODOL diproyeksikan akan semakin intensif—baik melalui penegakan hukum di lapangan, sosialisasi kepada pelaku usaha angkutan barang, maupun koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait.

Target Zero ODOL bukan lagi sekadar angka dalam dokumen kebijakan, melainkan ukuran nyata dari seberapa serius negara melindungi infrastruktur dan keselamatan warganya dari risiko yang sebenarnya bisa dicegah sejak dari titik keberangkatan setiap kendaraan.

The post Kakorlantas Polri Tegaskan Atensi Khusus: Target Zero ODOL 2027 Harus Jadi Kerja Bersama appeared first on polwanterkini.com.

Setiap truk kelebihan dimensi dan muatan yang melintas di jalan raya sebenarnya sedang “menagih” biaya ke seluruh masyarakat—lewat jalan rusak, kecelakaan, dan APBN yang jebol. Data Kementerian PUPR menyebut kerugian negara akibat kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) tembus sekitar Rp43 triliun per tahun, angka yang jarang disadari publik sebagai konsekuensi langsung dari satu truk yang “sedikit” kelebihan muatan.

Jakarta – Ada logika sederhana yang sering luput dari perhatian: jalan raya adalah infrastruktur bersama, dan kerusakannya adalah tagihan bersama. Ketika sebuah truk membawa muatan melebihi kapasitas yang diizinkan, bukan hanya pengemudi dan pemilik barang yang menanggung risiko—tapi seluruh pengguna jalan, dan pada akhirnya, kas negara.

Kementerian PUPR mencatat kerugian akibat kerusakan infrastruktur jalan dari kendaraan ODOL mencapai sekitar Rp43 triliun setiap tahunnya—angka yang setara dengan anggaran pembangunan ratusan kilometer jalan baru. Di sisi lain, Kementerian Perhubungan pada 2024 mencatat 30-40 persen kecelakaan lalu lintas melibatkan kendaraan berat, dengan lebih dari 200 kasus kecelakaan akibat ODOL sepanjang 2023 saja.

Angka-angka ini menggambarkan pola yang sama berulang: pelanggaran dimensi dan muatan bukan risiko yang berdiri sendiri, melainkan efek berantai—dari kerusakan aspal, potensi kecelakaan, hingga beban fiskal negara untuk perbaikan jalan yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain.

Mantan Kakorlantas Polri, Irjen Pol. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., pernah menyoroti hal ini secara langsung. “Jangan sampai infrastruktur jalan rusak karena Over Dimension dan Overload, termasuk juga peristiwa-peristiwa kecelakaan yang cukup banyak memakan korban ketika ada Over Dimension dan Overload,” tegasnya semasa menjabat.

Kini estafet kepemimpinan Korlantas Polri telah berpindah tangan. Irjen Pol. Wibowo, S.I.K., M.Hum., resmi dilantik sebagai Kakorlantas Polri pada 4 Juli 2026, menggantikan Irjen Agus yang memasuki masa purnabakti. Pelantikan berlangsung di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, bersamaan dengan pergantian enam Kapolda.

Meski pucuk pimpinan berganti, agenda menuju Zero ODOL 2027 tetap menjadi komitmen berkelanjutan Korlantas Polri—menandakan bahwa persoalan ODOL bukan proyek jangka pendek satu kepemimpinan, melainkan pekerjaan rumah struktural yang membutuhkan konsistensi lintas generasi pejabat.

Pada akhirnya, kepatuhan terhadap aturan dimensi dan muatan bukan semata beban pengemudi di lapangan. Ini adalah persoalan ekosistem: pemilik armada yang menetapkan target pengiriman, perusahaan logistik yang merancang rute dan muatan, hingga regulator yang mengawasi penegakan aturan.

Ketika salah satu mata rantai ini abai, yang menanggung akibat adalah semua pihak—termasuk pengguna jalan yang sama sekali tidak terlibat dalam keputusan bisnis di balik truk yang melintas di sampingnya.

The post Zero ODOL 2027 Pilar Profesionalisme dan Keselamatan di Jalan Raya Indonesia appeared first on polwanterkini.com.

Acara ini dihadiri oleh Wakasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, AKBP Andria, S.I.K.; Kapolsek Tembagapura, IPTU Firman, S.E.; Kepala Distrik Tembagapura, Dev Richart Tatiratu, S.E.; serta tokoh agama, adat, masyarakat, pemuda, dan ratusan warga dari Kampung Banti, Opitawak, Utikini, Kimbeli, dan sekitarnya.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan doa bersama dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari pejabat dan tokoh masyarakat. Selanjutnya, pembagian perlengkapan sekolah kepada anak-anak binaan Honai Belajar Polsek Tembagapura dan penyerahan bantuan sembako secara simbolis kepada perwakilan kampung dilakukan. Kegiatan juga dimeriahkan dengan berbagai perlombaan serta kuis yang antusias diikuti oleh masyarakat.

Kapolsek Tembagapura, IPTU Firman, menjelaskan bahwa kegiatan ini mencerminkan kepedulian Polri terhadap masyarakat sekaligus mempererat hubungan harmonis antara aparat keamanan dan warga.

“Momentum Hari Bhayangkara ke-80 kami manfaatkan untuk memperkuat silaturahmi dengan masyarakat. Bantuan sembako ini merupakan wujud kepedulian Polri, sementara program Honai Belajar adalah komitmen kami mendukung pendidikan generasi muda di Tembagapura. Kami berharap masyarakat terus bekerja sama menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman, damai, dan kondusif,” ujar IPTU Firman.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk terus menjalin komunikasi dengan aparat keamanan agar setiap permasalahan dapat diselesaikan melalui musyawarah demi terciptanya keamanan bersama.

Sementara itu, Kepala Distrik Tembagapura, Dev Richart Tatiratu, S.E., menekankan pentingnya sinergi seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pembangunan, khususnya bidang pendidikan.

“Kami mengajak masyarakat untuk bersama mendukung program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan, termasuk rencana pembangunan sekolah di Distrik Tembagapura. Pendidikan adalah investasi masa depan anak-anak, dan memerlukan dukungan semua pihak,” ujarnya.

Tokoh masyarakat Distrik Tembagapura, Derek Alom, menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan kepedulian Polri melalui kegiatan sosial ini.

“Kami berterima kasih kepada Polsek Tembagapura khususnya Bapak Presiden Prabowo yang memberikan perhatian melalui pembagian sembako dan pembinaan pendidikan anak-anak. Kami berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut karena sangat bermanfaat dalam mempererat hubungan masyarakat dan aparat keamanan,” kata Derek Alom.

Selain dalam rangka peringatan Hari Bhayangkara ke-80, kegiatan ini juga menjadi upaya memperkuat pemulihan situasi kamtibmas pasca gangguan keamanan di kawasan pendulangan Tembagapura baru-baru ini. Dengan pendekatan humanis, pelayanan, bantuan sosial, dan pembinaan pendidikan melalui Honai Belajar, Polsek Tembagapura berharap kepercayaan masyarakat meningkat sehingga stabilitas keamanan wilayah dapat terjaga berkelanjutan.

Seluruh kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan mendapat sambutan positif dari masyarakat yang hadir.

The post Polsek Tembagapura dan Satgas Damai Cartenz Rayakan HUT Bhayangkara ke-80 dengan Kegiatan Sosial dan Pendidikan appeared first on polwanterkini.com.

Menurut Agus Flores, “Demi Allah dan Rasulku, apa yang saya sampaikan ini adalah penilaian saya terhadap sosok beliau. Jenderal Naga adalah pemimpin yang sangat loyal kepada pimpinan. Beliau selalu mengarahkan kami untuk mencintai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan menjaga soliditas institusi.”

Agus menambahkan bahwa sifat yang paling menonjol dari Jenderal Agus Suryonugroho adalah kerendahan hatinya. Meskipun menjabat sebagai pejabat tertinggi di Korps Lalu Lintas Polri, Jenderal Agus tidak membedakan siapa pun yang bertemu dengannya. “Beliau tidak pernah memilih-milih orang. Mau wartawan, pengemudi ojek online, masyarakat biasa, maupun tokoh penting, semuanya diperlakukan sama. Tidak ada kesan menjaga jarak. Justru beliau yang sering lebih dulu menyapa,” ujarnya.

Selain itu, Agus juga menyoroti sikap responsif Jenderal Agus yang selalu siap menjawab panggilan telepon atau video meskipun sedang tidak bertugas atau sedang rapat. Jika sedang rapat, Jenderal Agus biasanya akan menghubungi kembali setelah kegiatan selesai sebagai bentuk penghargaan kepada pihak yang menghubungi. “Kalau sedang rapat, beliau fokus menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi setelah itu, biasanya beliau menelepon balik. Itu bentuk penghargaan kepada orang yang menghubunginya,” jelas Agus.

Lebih lanjut, Agus menggambarkan Jenderal Agus sebagai sosok pekerja keras yang mengutamakan penyelesaian tugas di atas kepentingan pribadi. “Beliau tidak kenal lelah. Walaupun harus mengorbankan waktu istirahat, yang penting tugas selesai dan tanggung jawab dituntaskan. Itulah karakter seorang pemimpin sejati,” kata Agus Flores.

Tidak hanya cepat merespons permasalahan, Jenderal Agus juga gemar turun langsung ke lapangan untuk berinteraksi dengan masyarakat, wartawan, dan pengemudi ojek online guna mendengarkan aspirasi secara langsung.

“Bagi saya, Jenderal Naga adalah tokoh begawan yang bijaksana dalam memimpin. Ketegasannya berpadu dengan kerendahan hati, sehingga membuat banyak orang merasa dekat tanpa kehilangan rasa hormat. Sosok seperti inilah yang menurut saya layak menjadi teladan bagi setiap pemimpin,” tutup Agus Flores.

The post Pengamat Puji Kepemimpinan Kakorlantas Polri Jenderal Agus Suryonugroho appeared first on polwanterkini.com.