Pemberlakuan sistem satu arah ini dilakukan setelah melalui analisis pergerakan kendaraan dan pemantauan kondisi lalu lintas secara langsung di lapangan. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pengendalian arus balik yang diperkirakan mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa hari ke depan.

Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol. Agus Suryo Nugroho, menjelaskan bahwa kebijakan one way nasional disusun berdasarkan pendekatan berbasis data dan pemantauan real-time. Dengan metode tersebut, setiap keputusan yang diambil diharapkan mampu merespons dinamika arus kendaraan secara cepat dan tepat.

Ia menyebutkan bahwa potensi lonjakan arus balik masih cukup besar. Hal ini terlihat dari perbandingan jumlah kendaraan saat arus mudik dan arus balik yang masih belum seimbang. Pada masa puncak mudik, volume kendaraan tercatat mencapai sekitar 270 ribu kendaraan per hari. Sementara itu, hingga saat ini, kendaraan yang telah kembali ke arah Jakarta baru mencapai sekitar 43 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pemudik masih berada di daerah tujuan dan berpotensi melakukan perjalanan pulang secara bersamaan. Oleh karena itu, pengaturan lalu lintas melalui sistem one way dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya penumpukan kendaraan di jalur utama.

Selain itu, Kakorlantas menegaskan bahwa penerapan rekayasa lalu lintas bersifat fleksibel dan akan disesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan. Apabila volume kendaraan masih tinggi, sistem one way dapat diperpanjang. Sebaliknya, jika arus mulai landai, pengaturan lalu lintas akan dikembalikan ke kondisi normal.

Pendekatan dinamis ini dilakukan untuk memastikan kelancaran arus kendaraan tanpa mengabaikan faktor keselamatan. Dengan dukungan teknologi pemantauan lalu lintas, petugas dapat memantau perkembangan situasi secara menyeluruh dan mengambil langkah yang diperlukan secara cepat.

Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk berperan aktif dalam menjaga kelancaran arus balik. Salah satu langkah yang disarankan adalah memanfaatkan kebijakan work from anywhere (WFA) yang telah diterapkan oleh pemerintah bagi aparatur sipil negara serta diimbau kepada sektor swasta.

Dengan adanya fleksibilitas kerja tersebut, pemudik diharapkan tidak terburu-buru kembali pada puncak arus balik. Pengaturan waktu perjalanan secara mandiri dinilai dapat membantu mengurangi kepadatan di jalan tol maupun jalur arteri.

Kakorlantas menekankan bahwa pemecahan waktu kepulangan menjadi kunci dalam menghindari kemacetan panjang. Jika masyarakat dapat menyebar waktu perjalanan, maka beban lalu lintas akan lebih merata dan perjalanan menjadi lebih nyaman.

Selain pengaturan waktu, aspek keselamatan juga menjadi perhatian utama. Pengguna jalan diingatkan untuk tidak menggunakan bahu jalan tol sebagai tempat beristirahat. Praktik tersebut dinilai sangat berbahaya karena berpotensi memicu kecelakaan, terutama tabrak belakang.

Bahu jalan tol hanya diperuntukkan bagi kondisi darurat. Oleh karena itu, pemudik yang merasa lelah disarankan untuk memanfaatkan rest area yang tersedia atau keluar dari jalan tol untuk mencari tempat istirahat yang aman.

Pelanggaran terhadap aturan tersebut tidak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga pengguna jalan lain. Kendaraan yang berhenti di bahu jalan dapat mengganggu arus lalu lintas dan mempersempit ruang gerak kendaraan yang melintas.

Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tidak memaksakan perjalanan pada waktu yang sama. Pergerakan serentak dalam jumlah besar berpotensi menimbulkan kepadatan yang sulit diurai dalam waktu singkat.

Dengan berbagai langkah yang telah disiapkan, Korlantas Polri optimistis arus balik Lebaran 2026 dapat berjalan dengan lebih tertib dan terkendali. Sinergi antara pengaturan lalu lintas, kesiapan petugas, serta kesadaran masyarakat menjadi faktor utama dalam menjaga kelancaran perjalanan.

Pengawasan akan terus dilakukan secara intensif melalui pusat kendali lalu lintas dan petugas di lapangan. Setiap perkembangan situasi akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan lanjutan, termasuk kemungkinan penyesuaian rekayasa lalu lintas.

Melalui penerapan sistem one way nasional yang dimulai hari ini, diharapkan distribusi kendaraan dapat berjalan lebih merata. Dengan demikian, potensi kemacetan dapat diminimalkan dan keselamatan pengguna jalan tetap terjaga hingga seluruh rangkaian arus balik selesai.

The post One Way Arus Balik Berlaku Hari Ini, Kakorlantas Imbau Hindari Kepadatan appeared first on polwanterkini.com.

Berdasarkan data Integrated Road Safety Management System (IRSMS) Korlantas Polri, jumlah kecelakaan lalu lintas pada 2026 tercatat sebanyak 2.119 kasus. Angka ini menurun sebanyak 60 kasus atau sekitar 2,75 persen dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 2.179 kasus. Penurunan tersebut menjadi indikator awal bahwa pendekatan pengaturan lalu lintas yang dilakukan selama Operasi Ketupat berjalan efektif.

Penurunan yang lebih signifikan terlihat pada angka fatalitas korban meninggal dunia. Pada hari ke-11 Operasi Ketupat 2026, jumlah korban meninggal tercatat sebanyak 190 orang. Angka ini turun sebanyak 76 korban atau 28,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 266 korban. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pengamanan serta kesadaran masyarakat dalam berkendara.

Selain itu, jumlah korban luka berat juga mengalami penurunan sebesar 13 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dampak kecelakaan tidak hanya berkurang dari sisi jumlah kejadian, tetapi juga dari tingkat keparahan yang ditimbulkan. Berbagai langkah preventif yang dilakukan di lapangan dinilai berkontribusi terhadap hasil tersebut.

Namun demikian, data juga mencatat adanya peningkatan pada jumlah korban luka ringan. Pada tahun 2026, korban luka ringan mencapai 3.023 orang, meningkat sebanyak 47 orang atau sekitar 1,58 persen dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 2.976 orang. Meski terjadi kenaikan, angka tersebut dinilai masih dalam batas yang terkendali dan tidak mengurangi tren positif secara keseluruhan.

Capaian pada hari ke-11 Operasi Ketupat ini mencerminkan bahwa sistem pengamanan dan pengaturan lalu lintas yang diterapkan mampu memberikan dampak nyata. Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi antara Korlantas Polri dengan berbagai stakeholder, termasuk instansi pemerintah, operator jalan tol, serta pihak terkait lainnya.

Dalam pelaksanaannya, Operasi Ketupat tidak hanya berfokus pada kelancaran arus kendaraan, tetapi juga mengedepankan aspek keselamatan. Berbagai rekayasa lalu lintas seperti one way, contraflow, serta pengalihan arus diterapkan secara dinamis menyesuaikan kondisi di lapangan. Pendekatan ini terbukti mampu mengurangi kepadatan sekaligus menekan potensi kecelakaan.

Selain itu, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu faktor kunci dalam mendukung keberhasilan operasi. Sistem pemantauan berbasis data seperti traffic counting dan command center memungkinkan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Dengan dukungan teknologi tersebut, setiap perubahan kondisi lalu lintas dapat segera direspons melalui langkah-langkah strategis.

Di sisi lain, peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menekan angka kecelakaan. Edukasi keselamatan yang dilakukan secara masif mendorong pengendara untuk lebih disiplin dalam berlalu lintas, termasuk mematuhi aturan, menjaga kecepatan, serta menghindari kelelahan saat berkendara.

Penguatan pengawasan di lapangan turut mendukung capaian tersebut. Petugas ditempatkan di berbagai titik strategis, termasuk jalur tol, jalan arteri, hingga kawasan wisata yang mengalami peningkatan mobilitas. Kehadiran petugas tidak hanya untuk mengatur lalu lintas, tetapi juga memberikan respons cepat terhadap potensi gangguan.

Meski menunjukkan tren positif, evaluasi tetap dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pada periode selanjutnya. Peningkatan jumlah korban luka ringan menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian. Upaya edukasi dan pengawasan diharapkan dapat terus diperkuat guna menekan angka tersebut.

Memasuki fase arus balik, Korlantas Polri kini mengalihkan fokus pada persiapan pengendalian lonjakan kendaraan yang kembali menuju kota-kota besar. Berbagai skenario rekayasa lalu lintas telah disiapkan, mulai dari penerapan one way nasional, contraflow, hingga optimalisasi jalur alternatif. Dengan kesiapan tersebut, arus balik diharapkan tetap terkendali, aman, dan lancar sebagaimana capaian yang telah diraih hingga hari ke-11 Operasi Ketupat 2026.

The post Kecelakaan Turun Pada Lebaran 2026, Bukti Efektivitas Operasi Ketupat Jaga Arus Terkendali appeared first on polwanterkini.com.

Dalam perkembangan terkini, Korlantas mencatat adanya peningkatan aktivitas kendaraan di sejumlah wilayah aglomerasi. Pergerakan ini didominasi oleh mobilitas masyarakat yang melakukan silaturahmi lokal di berbagai daerah, seperti Solo Raya, Semarang Raya, serta kawasan Jabodetabek yang mencakup Bogor dan Bekasi. Selain itu, kawasan wisata di sejumlah daerah juga mengalami lonjakan kunjungan, sehingga turut memengaruhi kepadatan lalu lintas.

Irjen Agus menjelaskan bahwa peningkatan volume kendaraan tidak hanya terjadi di jalan tol, tetapi juga di jalur arteri dan akses menuju pusat keramaian. Oleh karena itu, pengamanan dilakukan secara menyeluruh, mencakup pengaturan lalu lintas di jalan utama, pengawasan di lokasi wisata, hingga pengendalian arus di sekitar pusat perbelanjaan.

“Kami mengelola arus lalu lintas baik di tol maupun arteri, termasuk jalur menuju tempat wisata dan pusat keramaian,” ujar Irjen Agus.

Untuk menghadapi arus balik, Korlantas memproyeksikan jumlah kendaraan yang akan kembali menuju Jakarta dan sekitarnya mencapai jutaan unit. Dengan tingginya volume tersebut, strategi pengaturan lalu lintas disiapkan secara komprehensif, mengacu pada pengalaman saat arus mudik yang mencatat lonjakan signifikan.

Korlantas menilai bahwa keberhasilan pengendalian arus mudik menjadi dasar dalam menyusun langkah pada fase arus balik. Pada periode tersebut, berbagai rekayasa lalu lintas telah diterapkan untuk menjaga kelancaran, meskipun kepadatan tetap terjadi di beberapa titik.

Memasuki arus balik, langkah awal yang disiapkan adalah penerapan one way lokal secara bertahap. Skema ini akan dimulai dari ruas tertentu, seperti dari KM 188 hingga KM 70, untuk mempercepat pergerakan kendaraan menuju arah Jakarta. Selanjutnya, jika terjadi peningkatan volume kendaraan secara signifikan, contraflow akan diberlakukan dari KM 70 hingga KM 55 atau titik lain yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Penerapan rekayasa lalu lintas dilakukan berdasarkan hasil pemantauan traffic counting secara real-time. Jika terjadi lonjakan arus yang memenuhi ambang batas tertentu, maka kebijakan akan segera diambil untuk mengurai kepadatan.

Selain itu, Korlantas juga telah merencanakan pemberlakuan one way nasional pada puncak arus balik. Sistem ini dijadwalkan mulai diterapkan pada 24 Maret pukul 14.00 WIB. Pelaksanaan tersebut akan disesuaikan dengan kondisi lalu lintas serta hasil evaluasi di lapangan.

Irjen Agus menegaskan bahwa seluruh kebijakan bersifat fleksibel dan dapat berubah sesuai dinamika situasi. Apabila kepadatan kendaraan masih tinggi setelah tanggal tersebut, maka penerapan one way dapat diperpanjang hingga beberapa hari berikutnya.

“Kami akan melihat kondisi di lapangan. Jika arus masih tinggi, maka rekayasa lalu lintas akan dilanjutkan,” katanya.

Korlantas juga mengantisipasi dampak penerapan one way terhadap jalur arteri. Pengalihan arus kendaraan dari jalan tol berpotensi meningkatkan beban di jalur non-tol. Untuk itu, skenario pengaturan lalu lintas telah disiapkan oleh jajaran kepolisian di daerah guna menjaga kelancaran pergerakan kendaraan.

Pengamanan tidak hanya difokuskan pada kelancaran arus, tetapi juga aspek keselamatan. Korlantas menyoroti pentingnya disiplin pengguna jalan, terutama terkait larangan berhenti di bahu jalan tol yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan memperparah kemacetan.

Irjen Agus mengingatkan bahwa penggunaan bahu jalan sebagai tempat istirahat tidak diperbolehkan. Pengemudi disarankan memanfaatkan rest area secara tertib atau keluar dari jalan tol untuk beristirahat di jalur alternatif sebelum melanjutkan perjalanan.

“Keselamatan menjadi prioritas utama. Kami mengimbau masyarakat agar tidak berhenti di bahu jalan,” ujarnya.

Selain rekayasa lalu lintas, Korlantas juga mengoptimalkan penggunaan jalan tol fungsional untuk membantu mengurai kepadatan. Salah satu yang disiapkan adalah ruas Japek II Selatan yang dapat digunakan sebagai jalur alternatif bagi kendaraan dari arah Jawa Barat menuju Jakarta.

Dengan adanya jalur tersebut, distribusi kendaraan diharapkan lebih merata dan tidak terfokus di satu titik. Strategi ini juga menjadi bagian dari upaya mengurangi beban di ruas tol utama yang kerap mengalami kepadatan saat puncak arus balik.

Di sisi lain, Korlantas mengimbau masyarakat untuk mengatur waktu perjalanan dengan baik. Pemudik diharapkan tidak melakukan perjalanan secara bersamaan pada tanggal puncak, melainkan memanfaatkan alternatif waktu seperti 25, 26, atau 27 Maret.

Langkah ini dinilai efektif untuk mengurangi penumpukan kendaraan dan menjaga kelancaran arus lalu lintas. Selain itu, kebijakan kerja fleksibel juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengatur jadwal perjalanan.

“Kami mengimbau agar masyarakat tidak terfokus pada satu tanggal. Pilih waktu yang lebih longgar agar perjalanan lebih nyaman,” kata Irjen Agus.

Dengan berbagai strategi yang telah disiapkan, Korlantas Polri berharap arus balik Lebaran 2026 dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Pemantauan akan terus dilakukan secara intensif untuk memastikan setiap kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kondisi di lapangan.

The post Jangan Fokus 24 Maret, Kakorlantas Imbau Pemudik Atur Waktu Lebih Bijak appeared first on polwanterkini.com.

Langkah ini disusun berdasarkan evaluasi arus mudik yang mencatat lonjakan kendaraan signifikan, serta proyeksi peningkatan pergerakan masyarakat yang kembali ke wilayah asal, khususnya menuju Jakarta dan sekitarnya.

Irjen Agus menjelaskan bahwa arus mudik tahun ini mencatat volume kendaraan yang tinggi, bahkan menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Dalam satu hari, jumlah kendaraan yang melintas menuju Trans Jawa dan sekitarnya mencapai ratusan ribu unit. Kondisi tersebut mendorong Korlantas untuk menyiapkan strategi lebih adaptif pada fase arus balik.

Menurutnya, pengalaman selama arus mudik menjadi dasar penting dalam menyusun pola pengaturan lalu lintas. Berbagai rekayasa seperti contraflow hingga penutupan jalur tertentu telah diterapkan untuk menjaga kelancaran arus kendaraan, meskipun kepadatan tetap terjadi di sejumlah titik.

Memasuki arus balik, Korlantas memastikan seluruh personel dan sistem pendukung telah disiagakan. Pengaturan lalu lintas tidak hanya mengandalkan rekayasa di lapangan, tetapi juga memanfaatkan teknologi digital seperti traffic counting, pemantauan radar, serta command center yang terintegrasi.

“Seluruh langkah ini kami lakukan agar arus balik dapat berjalan lancar dan masyarakat tetap merasa aman dalam perjalanan,” ujar Irjen Agus.

Ia menambahkan bahwa distribusi kendaraan pada arus balik diperkirakan terbagi antara wilayah Trans Jawa sebesar sekitar 66 persen dan Jawa Barat sekitar 30 hingga 35 persen. Pembagian ini menjadi dasar dalam menentukan titik awal penerapan rekayasa lalu lintas.

Untuk tahap awal, Korlantas akan menerapkan one way lokal secara bertahap, dimulai dari titik-titik tertentu seperti KM 188 atau KM 263, menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Selanjutnya, arus kendaraan akan diarahkan menuju KM 70 sebelum dilanjutkan dengan contraflow hingga mendekati wilayah Jakarta.

Penerapan kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan parameter traffic counting. Jika volume kendaraan di titik tertentu, seperti Gerbang Tol Kalikangkung, mencapai ambang batas tertentu dalam periode waktu tertentu, maka rekayasa lalu lintas akan segera diberlakukan.

Selain itu, Korlantas juga telah menyiapkan skenario penerapan one way nasional pada puncak arus balik. Rencana ini dijadwalkan dimulai pada 24 Maret pukul 14.00 WIB, dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas secara real-time.

Namun demikian, Irjen Agus menegaskan bahwa seluruh kebijakan bersifat dinamis. Jika volume kendaraan masih tinggi setelah tanggal tersebut, maka sistem one way nasional dapat diperpanjang hingga beberapa hari berikutnya.

“Kami akan melihat perkembangan di lapangan. Jika arus masih padat, maka rekayasa akan dilanjutkan agar distribusi kendaraan tetap terkendali,” katanya.

Di sisi lain, Korlantas juga mengantisipasi dampak penerapan one way terhadap jalan arteri. Potensi peningkatan beban di jalur non-tol telah diperhitungkan melalui skenario pengalihan arus yang melibatkan jajaran kepolisian daerah.

Pengaturan lalu lintas di jalur arteri akan difokuskan pada titik-titik rawan kepadatan, termasuk kawasan wisata, pusat perbelanjaan, serta jalur penghubung antar kota. Personel di lapangan akan mengatur pergerakan kendaraan agar tidak terjadi penumpukan yang berlebihan.

Selain rekayasa lalu lintas, Korlantas juga mengoptimalkan pemanfaatan jalan tol fungsional untuk mendukung kelancaran arus balik. Salah satunya adalah ruas tol Japek II Selatan yang dapat digunakan untuk mengurai kepadatan di jalur utama.

Ruas tol tersebut dinilai mampu mengalihkan sebagian kendaraan dari jalur utama menuju rute alternatif, sehingga distribusi arus menjadi lebih merata. Selain itu, sejumlah ruas tol fungsional di wilayah lain juga disiapkan untuk mendukung mobilitas masyarakat.

Dalam upaya mengurangi kepadatan pada puncak arus balik, Korlantas mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan secara bersamaan pada satu hari tertentu. Pemudik disarankan untuk memanfaatkan fleksibilitas waktu perjalanan, terutama dengan adanya kebijakan kerja dari mana saja.

Irjen Agus menekankan bahwa penyebaran waktu perjalanan menjadi kunci utama dalam mengurangi beban lalu lintas. Dengan demikian, kepadatan dapat ditekan dan perjalanan menjadi lebih nyaman.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak terfokus pada satu tanggal. Perjalanan bisa dilakukan lebih awal atau setelah puncak arus balik untuk menghindari kepadatan,” ujarnya.

Korlantas juga memastikan bahwa seluruh unsur pengamanan telah disiapkan, termasuk pos pengamanan, pos pelayanan, serta satuan tugas yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban selama periode arus balik.

Dengan strategi yang telah disusun, Korlantas berharap arus balik Lebaran 2026 dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Evaluasi akan terus dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi di lapangan.

The post Siap-Siap! Kakorlantas Rancang One Way Nasional Bertahap untuk Arus Balik Lebaran appeared first on polwanterkini.com.

Dalam paparannya, Agus menyebut angka fatalitas korban meninggal dunia turun 51,06 persen dibandingkan periode sebelum operasi berlangsung. Penurunan tersebut menjadi indikator paling menonjol dalam pelaksanaan operasi tahun ini. Ia menilai capaian itu sebagai hasil kolaborasi intensif antara jajaran kepolisian dan berbagai pemangku kepentingan di lapangan.

Selain menekan angka kematian, Korlantas juga mencatat penurunan jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas sebesar 34,96 persen. Secara kuantitatif, terjadi pengurangan sebanyak 2.098 peristiwa kecelakaan selama periode operasi. Penurunan serupa terlihat pada korban luka berat yang turun 23,04 persen serta korban luka ringan yang berkurang 33,17 persen.

Menurut Agus, strategi yang diterapkan selama Operasi Keselamatan 2026 menitikberatkan pada pendekatan preemtif dan preventif. Program bertajuk “Polantas Menyapa dan Melayani” menjadi ujung tombak dalam membangun kesadaran masyarakat. Personel di lapangan aktif melakukan edukasi langsung kepada pengguna jalan tanpa mengedepankan pendekatan represif semata.

Data internal menunjukkan lebih dari 14,8 juta kegiatan edukatif dilaksanakan selama operasi berlangsung. Kegiatan tersebut mencakup penyuluhan di ruang publik, pembagian materi keselamatan berkendara, hingga dialog interaktif dengan komunitas pengemudi. Dengan intensitas yang tinggi, kepolisian berupaya membangun budaya tertib berlalu lintas berbasis kesadaran kolektif.

Agus menegaskan, pendekatan humanis menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan operasi. Petugas diminta menghilangkan sekat psikologis antara aparat dan masyarakat. Ia menyebut, tujuan utama bukan sekadar meningkatkan kepatuhan, melainkan menumbuhkan kesadaran bahwa keselamatan di jalan merupakan kebutuhan bersama. Konsep ini diharapkan mampu membentuk ruang lalu lintas yang tertib dan beradab.

Di sisi lain, menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat 2026, Korlantas meningkatkan pengawasan terhadap kelaikan angkutan umum. Langkah tersebut dilakukan melalui pemeriksaan di sejumlah titik pemeriksaan pada tingkat Polda. Total 3.618 kendaraan angkutan umum telah menjalani inspeksi kelayakan.

Hasilnya, sekitar 93 persen kendaraan dinyatakan memenuhi standar keselamatan dan laik jalan. Namun demikian, masih terdapat 7 persen atau 248 kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan. Temuan pelanggaran didominasi oleh tidak tersedianya alat pemadam api ringan (APAR), ketiadaan pemecah kaca darurat, serta penggunaan ban yang sudah aus atau gundul.

Korlantas menilai pemeriksaan ini krusial mengingat prediksi jumlah pemudik tahun 2026 mencapai 143,91 juta orang. Lonjakan mobilitas masyarakat pada masa mudik Lebaran menuntut kesiapan armada transportasi yang aman dan layak operasi. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap bus dan kendaraan travel diperketat guna meminimalkan potensi risiko kecelakaan massal.

Meski pendekatan humanis menjadi prioritas, penegakan hukum berbasis teknologi tetap diperkuat. Sepanjang Operasi Keselamatan 2026, penindakan melalui sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) meningkat 25,96 persen. Peningkatan tersebut termasuk optimalisasi pemantauan melalui ETLE Drone Patrol Presisi.

Penggunaan teknologi dinilai mampu mendukung objektivitas penegakan hukum. Sistem elektronik merekam pelanggaran secara otomatis sehingga meminimalkan potensi interaksi langsung yang berisiko menimbulkan persepsi negatif. Dengan demikian, disiplin berlalu lintas diharapkan tumbuh secara konsisten dan transparan.

Agus menjelaskan bahwa peningkatan penindakan bukan bertentangan dengan pendekatan humanis. Sebaliknya, teknologi berfungsi sebagai instrumen pendukung agar aturan dapat ditegakkan secara adil. Pengguna jalan yang patuh memperoleh kepastian hukum, sementara pelanggaran tetap diproses sesuai ketentuan.

Secara keseluruhan, hasil Operasi Keselamatan 2026 menjadi fondasi awal dalam menciptakan kondisi lalu lintas yang kondusif menjelang Operasi Ketupat. Korlantas menyatakan akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Evaluasi operasi ini juga menjadi bahan perbaikan untuk strategi berikutnya. Pendekatan edukatif akan tetap digencarkan, disertai pengawasan ketat terhadap angkutan umum dan optimalisasi teknologi ETLE. Dengan kombinasi tersebut, kepolisian berharap angka kecelakaan dapat terus ditekan secara berkelanjutan.

Ke depan, tantangan utama terletak pada konsistensi penerapan disiplin berlalu lintas oleh seluruh pengguna jalan. Aparat menegaskan komitmen untuk hadir sebagai mitra masyarakat dalam setiap perjalanan. Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, operator transportasi, dan masyarakat dinilai menjadi kunci menjaga tren positif yang telah tercapai.

The post Operasi Keselamatan 2026 Sasar Pelanggaran Berisiko Tinggi appeared first on polwanterkini.com.

Petugas berkoordinasi dan berkolaborasi dengan personel Jasa Marga di lapangan. Sinergi tersebut terlihat di sejumlah titik strategis, mulai dari Tol Jakarta-Cikampek, Tol Cipularang, hingga Tol Merak. Operasi ini menyasar pelanggaran yang dinilai berpotensi memicu kecelakaan, khususnya truk yang berhenti atau parkir di bahu jalan tanpa alasan darurat serta kendaraan yang melanggar ketentuan muatan dan dimensi.

Irjen Agus menegaskan bahwa penertiban tersebut merupakan perintah langsung dari dirinya. Ia menyampaikan bahwa upaya itu dilakukan demi menciptakan ketertiban berlalu lintas sekaligus menjaga keselamatan seluruh pengguna jalan. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan menjadi kunci untuk menekan risiko kecelakaan, terutama di ruas tol dengan volume kendaraan tinggi.

Dalam pelaksanaan di lapangan, personel Polantas menyisir bahu jalan dan mendapati sejumlah truk besar berhenti tanpa kondisi darurat. Petugas kemudian menghampiri pengemudi dan meminta mereka segera melanjutkan perjalanan. Selain itu, aparat juga memberikan edukasi mengenai bahaya berhenti di bahu jalan tol tanpa alasan yang sah.

Bahu jalan pada jalan tol sejatinya hanya diperuntukkan bagi kendaraan yang mengalami gangguan teknis atau dalam situasi darurat. Kendaraan yang parkir sembarangan di area tersebut dapat memicu kecelakaan beruntun, terutama tabrak belakang. Risiko ini meningkat pada malam hari ketika jarak pandang pengemudi terbatas dan kecepatan kendaraan relatif tinggi.

Tidak hanya itu, pengawasan terhadap kendaraan Over Dimension Overload (ODOL) juga menjadi fokus utama dalam operasi ini. Truk dengan muatan berlebih dan dimensi tidak sesuai aturan dinilai memperbesar potensi kerusakan jalan serta meningkatkan risiko kecelakaan. Selain berdampak pada keselamatan, pelanggaran ini juga sering memicu kemacetan panjang.

Pada jam-jam sibuk, sejumlah truk angkutan barang kerap melintas di lajur kanan atau lajur cepat. Praktik tersebut memicu perlambatan arus kendaraan lain dan menciptakan antrean panjang. Kondisi ini menimbulkan keluhan dari pengguna jalan dan menjadi perhatian berbagai pihak. Oleh karena itu, penindakan terhadap pelanggaran lajur menjadi bagian dari strategi pengendalian lalu lintas di jalan tol.

Operasi yang digelar pada malam hari itu juga mempertimbangkan faktor waktu. Aktivitas distribusi logistik biasanya meningkat pada malam hingga dini hari. Dengan demikian, pengawasan langsung di lapangan diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran para pengemudi angkutan barang.

Kakorlantas memastikan bahwa langkah penertiban ini tidak bersifat sementara. Ia menyatakan bahwa operasi akan dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Terlebih lagi, mobilitas masyarakat diperkirakan meningkat menjelang bulan Ramadan. Pada periode tersebut, arus kendaraan pribadi dan angkutan barang cenderung mengalami lonjakan signifikan.

Selain penindakan, pendekatan persuasif juga dikedepankan. Petugas tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga menyampaikan imbauan agar pengemudi memahami konsekuensi dari setiap pelanggaran. Edukasi ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya keselamatan di jalan tol.

Di sisi lain, kolaborasi antara kepolisian dan pengelola jalan tol dinilai penting untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif. Koordinasi di lapangan memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap potensi gangguan lalu lintas. Dengan pengawasan terpadu, pelanggaran dapat segera ditangani sebelum menimbulkan dampak lebih luas.

Masyarakat pun diimbau untuk mematuhi rambu-rambu serta ketentuan yang berlaku di jalan tol. Pengguna kendaraan pribadi maupun angkutan barang diharapkan tidak memanfaatkan bahu jalan sebagai area parkir atau tempat beristirahat. Apabila kendaraan mengalami kendala teknis, pengemudi diminta segera menghubungi petugas agar mendapatkan penanganan yang tepat.

Upaya penertiban ini menjadi bagian dari strategi menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas nasional. Dengan meningkatnya pengawasan terhadap truk ODOL dan pelanggaran bahu jalan, aparat berharap risiko kecelakaan dapat ditekan. Di saat yang sama, kelancaran distribusi logistik tetap terjaga tanpa mengorbankan aspek keselamatan.

Melalui langkah tegas dan terukur, kepolisian berupaya membangun budaya tertib berlalu lintas di jalan tol. Konsistensi pengawasan diharapkan mampu menciptakan efek jangka panjang, sehingga pengguna jalan semakin disiplin dan sadar akan tanggung jawabnya. Dengan demikian, jalan tol dapat berfungsi optimal sebagai jalur cepat yang aman dan efisien bagi seluruh masyarakat.

The post Polantas Tertibkan Truk Overload di Ruas Tol Nasional appeared first on polwanterkini.com.

Kepala Korlantas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Agus Suryonugroho, menegaskan bahwa operasi kali ini tidak hanya difokuskan pada penegakan hukum, tetapi juga menjadi momentum penguatan strategi keselamatan nasional dengan prioritas utama perlindungan terhadap pejalan kaki yang merupakan kelompok paling rentan di jalan.

“Pejalan kaki adalah simbol kemanusiaan di jalan raya. Mereka yang paling lemah harus dilindungi, bukan disingkirkan,” ujar Irjen Pol Agus.

Korlantas menyatakan Operasi Zebra 2025 akan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip Vision Zero dan Hierarchy of Road Users. Prinsip tersebut menolak adanya toleransi terhadap korban jiwa dan menempatkan pejalan kaki serta kelompok rentan sebagai prioritas keselamatan.

Pengamat Kebijakan Publik dan Politik Nasional, Nasky Putra Tandjung, menyampaikan dukungan dan apresiasi terhadap pendekatan yang diambil Korlantas tersebut. Ia menilai kebijakan ini mencerminkan semangat keadilan sosial dan nilai moral yang sesuai dengan visi Polri Presisi.

“Langkah humanis dan edukatif yang diambil Kakorlantas Polri bersama jajaran sesuai dengan visi ‘Polri Presisi’ dan ‘Polri untuk Masyarakat’, serta sejalan dengan amanat konstitusi dan nilai-nilai Pancasila, yaitu keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Nasky.

Nasky menambahkan kebijakan ini merupakan simbol moral kepemimpinan Polri dalam menjamin rasa aman dan keadilan di jalan raya.

“Langkah nyata Kakorlantas Polri merupakan bukti kepemimpinan yang menjunjung tinggi nilai moral, kemanusiaan, dan rasa keadilan. Ini bukan sekadar menegakkan supremasi hukum, melainkan simbol kemanusiaan, keselamatan, dan keadilan bagi pengguna jalan,” tegasnya.

Ia berharap pelaksanaan Operasi Zebra 2025 tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tapi juga efektif mengubah perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.

“Keberhasilan operasi tidak diukur dari jumlah tilang, tetapi dari peningkatan kepatuhan dan ketertiban masyarakat, serta penurunan angka kecelakaan,” jelas Nasky.

Selain itu, Nasky berharap operasi ini dapat menjaga tren positif kepercayaan publik terhadap Polri.

“Publik berharap Operasi Zebra 2025 jelang Natal dan Tahun Baru dapat meningkatkan dan mengembalikan tren positif serta kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” tutupnya.

The post Korlantas Polri Gelar Operasi Zebra 2025 dengan Prioritas Perlindungan Pejalan Kaki appeared first on polwanterkini.com.

Dalam arahannya, Kakorlantas mengapresiasi pencapaian penerapan ETLE di Polda Jawa Barat yang berjalan baik dan menunjukkan peningkatan signifikan sepanjang tahun 2025. “Hari ini saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polda Jawa Barat. Data menunjukkan kinerja ETLE tahun 2025 meningkat tajam dengan 373.117 pelanggaran, naik 353 persen. Data terverifikasi naik 593 persen,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa data pelanggaran yang terkonfirmasi naik 832 persen dan pelanggaran yang telah dibayar sebanyak 110.560 kasus, meningkat 826 persen. Ini menjadi capaian membanggakan bagi pengawasan lalu lintas berbasis teknologi tersebut.

Mengacu pada arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kakorlantas menegaskan bahwa penegakan hukum lalu lintas saat ini hampir seluruhnya menggunakan ETLE, yakni 95 persen, sementara 5 persen lainnya masih menggunakan sistem tilang manual. “Tilang manual dilakukan hanya untuk pelanggaran yang tidak dapat terdeteksi kamera ETLE. Diharapkan dengan penerapan ETLE, masyarakat semakin tertib sehingga tugas Polantas dapat lebih optimal,” jelasnya.

Saat ini, jumlah perangkat ETLE di Jawa Barat berjumlah 58 titik dan rencananya akan diperluas menjadi 71 titik. Kakorlantas berharap pemerintah daerah dapat mendukung proses regionalisasi ETLE agar integrasi teknologi penegakan hukum dapat berjalan maksimal di seluruh wilayah Jawa Barat. “Kami akan menambah perangkat untuk mengintegrasikan seluruh jajaran di Jawa Barat. Dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan agar pelayanan berbasis teknologi ini dapat optimal,” tambahnya.

Sebagai penutup, Kakorlantas mengimbau agar seluruh jajaran Polantas di Indonesia terus meningkatkan profesionalisme dan berkolaborasi dengan berbagai pihak guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas) secara menyeluruh. “Tugas utama kami adalah memastikan kamseltibcarlantas di seluruh Indonesia, dan kami harapkan sinergi semua pihak terutama pemerintah daerah dan stakeholder lainnya,” pungkasnya.

The post Kakorlantas Tinjau Peningkatan Kinerja ETLE di Jawa Barat hingga 800 Persen appeared first on polwanterkini.com.

Mengangkat tema “Peningkatan Efektivitas Keterbukaan Informasi Publik pada Polri sebagai Badan Publik Informatif dalam Rangka Menuju Indonesia Emas 2045.”

Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Karo PID Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Tjahyono Saputro, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, termasuk narasumber utama Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) FB. FX. Handoko Agung Saputro, S.Sos., praktisi media dari PT Qudo Buana Nawakara, Anjar Budi Prasetyo, dan tim teknis Dian Purwanto.

“Apresiasi saya sampaikan kepada seluruh PPID Satker Mabes Polri dan Satker wilayah. Polri telah menempati posisi kedua dalam kategori Badan Publik Informatif. Target pimpinan jelas, mempertahankan posisi publik informatif, namun langkah ke depan Polri harus menjadi yang pertama,” ujar Brigjen Pol. Tjahyono Saputro.

Brigjen Pol. Tjahyono Saputro menegaskan, Divisi Humas Polri berkomitmen menghadirkan data dan informasi yang tepat, akurat, dan terintegrasi. Berbagai platform digital telah disiapkan untuk mendukung transparansi, termasuk peluncuran Police Tube, karya anak bangsa yang menyerupai kanal YouTube, sebagai sarana penyebaran informasi kepolisian secara cepat, terbuka, dan transparan.

Sebagai bentuk penghargaan, Brigjen Pol. Tjahyono Saputro menyerahkan cenderamata kepada Komisioner KIP Handoko Agung Saputro, S.Sos., Dian Purwanto, dan Anjar Budi Prasetyo.

Polri Ditargetkan Jadi Badan Publik Informatif Nomor Satu

Dalam pemaparannya, Handoko Agung Saputro, S.Sos. menekankan pentingnya penguatan PPID di setiap Polda agar mampu memberikan kontribusi signifikan dalam keterbukaan informasi publik.

“Polri harus meningkatkan aspek pelayanan, tidak hanya administratif tetapi juga substantif. Kelembagaan PPID di tiap Polda perlu dipertajam dan diperkuat. Divhumas harus menjadi trigger penguatan kelembagaan ini,” tegas Handoko Agung Saputro.

Ia juga menyoroti perlunya kepatuhan pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya terkait transparansi dalam pengadaan barang dan jasa.

Peran Polri dalam Keterbukaan Informasi

Praktisi manajemen media PT Qudo Buana Nawakara, Anjar Budi Prasetyo, turut memaparkan peran Polri sebagai badan publik informatif yang harus berlandaskan kaidah jurnalistik.

Menurut Anjar Budi Prasetyo, informasi publik yang disediakan Polri harus faktual, objektif, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Beberapa kanal yang telah digunakan Polri antara lain:

• Website resmi: polri.go.id, humas.polri.go.id, dan mediahub.polri.go.id yang menyediakan berita kepolisian, pengumuman, dan layanan masyarakat. 
• Media sosial resmi: Instagram, X, Facebook, YouTube, dan TikTok, yang digunakan untuk menyampaikan informasi real-time. 
• Konferensi pers dan siaran pers: memberikan keterangan resmi terkait kasus penting, misalnya kasus narkoba atau keamanan Pemilu/Pilkada. 
• Layanan pengaduan masyarakat: seperti Propam Polri dan Emergency Call Center 110, yang menjadi wujud akuntabilitas Polri. 

“Informasi publik yang disajikan Polri harus berbasis fakta, objektif, dan sesuai prinsip jurnalistik, agar masyarakat memperoleh kepercayaan penuh terhadap institusi kepolisian,” tegas Anjar Budi Prasetyo.

Keterbukaan Informasi dan Visi Indonesia Emas 2045

Pertemuan PPID ini juga menyoroti kaitan erat antara keterbukaan informasi publik dengan visi Indonesia Emas 2045.

Melalui transparansi informasi, Indonesia diharapkan mampu:

• Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. 
• Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 
• Menarik investasi dan memperkuat daya saing ekonomi. 
• Menjaga keamanan nasional dan stabilitas sosial. 
• Mempersiapkan SDM unggul untuk menghadapi tantangan global. 

Keterbukaan informasi publik bukan hanya hak warga negara, tetapi juga fondasi utama membangun bangsa yang maju, adil, dan sejahtera.

Pertemuan Kedua PPID Satker Mabes Polri menegaskan tekad Polri sebagai badan publik informatif yang terus bertransformasi untuk menghadirkan layanan informasi cepat, transparan, dan akuntabel. Upaya ini menjadi bagian integral dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

The post Pertemuan PPID Polri Tekankan Peran Keterbukaan Informasi bagi Indonesia Emas appeared first on polwanterkini.com.

Jakarta – Olimpiade Paris 2024 secara resmi dimulai dengan menggelar upacara pembukaan pada Jumat (26/6) malam waktu setempat. Acara tersebut menampilkan parade kontingen dari berbagai negara yang menaiki kapal kecil di sepanjang sungai Seine.

Meskipun Olimpiade 2024 baru akan resmi dibuka pada 26 Juli 2024, beberapa cabang olahraga sudah mulai dipertandingkan sejak 24 Juli. Salah satu cabang yang lebih dulu dimulai adalah sepakbola.

Olimpiade Paris 2024 akan berlangsung hingga 11 Agustus 2024, dan akan ditutup dengan acara penutupan di Stade de France.

Sebanyak 32 cabang olahraga dipertandingkan dalam Olimpiade Paris 2024. Kontingen Indonesia berhasil meloloskan 29 atlet yang akan bertanding di 12 cabang olahraga.

Bulutangkis menjadi cabang olahraga dengan jumlah atlet Indonesia terbanyak, dengan total 9 atlet. Selain itu, ada pula cabang olahraga panahan dan panjat tebing, masing-masing diikuti oleh empat atlet Indonesia.

Berikut daftar 29 atlet Indonesia yang lolos ke Olimpiade Paris 2024:

1. Lalu Muhammad Zohri (Atletik)
2. Eko Yuli Irawan (Angkat Besi)
3. Rizki Juniansyah (Angkat Besi)
4. Nurul Akmal (Angkat Besi)
5. Bernard Benyamin van Aert (Balap Sepeda)
6. Jonatan Christie (Bulutangkis)
7. Anthony Sinisuka Ginting (Bulutangkis)
8. Gregoria Mariska Tunjung (Bulutangkis)
9. Fajar Alfian (Bulutangkis)
10. Muhammad Rian Ardianto (Bulutangkis)
11. Apriyani Rahayu (Bulutangkis)
12. Siti Fadia Silva Ramadhanti (Bulutangkis)
13. Rinov Rivaldy (Bulutangkis)
14. Pitha Haningtyas Mentari (Bulutangkis)
15. Memo (Dayung)
16. Maryam March Maharani (Judo)
17. Fathur Gustafian (Menembak)
18. Arif Dwi Pangestu (Panahan)
19. Diananda Choirunisa (Panahan)
20. Rezza Octavia (Panahan)
21. Syifa Nur Afifah Kamal (Panahan)
22. Desak Made Rita Kusuma Dewi (Panjat Tebing)
23. Rahmad Adi Mulyono (Panjat Tebing)
24. Raji’ah Sallsabilah (Panjat Tebing)
25. Veddriq Leonardo (Panjat Tebing)
26. Joe Aditya W. Kurniawan (Renang)
27. Azzahra Permatahani (Renang)
28. Rio Waida (Surfing)
29. Rifda Irfanaluthfi (Senam Artistik)

Dengan keikutsertaan mereka, diharapkan para atlet ini dapat membawa pulang prestasi gemilang bagi Indonesia.

The post 29 Atlet Indonesia Bertarung di Olimpiade Paris 2024 #IndonesiaOlimpiadeParis appeared first on polwanterkini.com.