Site icon polwanterkini.com

Pengamat Puji Terobosan Korlantas Polri dan Transformasi Digital Pelayanan Publik

transformasi pelayanan publik digital Korlantas Polri era Prabowo

Dalam rangka memperkuat transformasi pelayanan publik, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri di bawah kepemimpinan Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., telah melakukan langkah-langkah signifikan digitalisasi yang dinilai sebagai terobosan besar, seiring dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045. 

Pengamat kebijakan publik dan politik nasional, Nasky Putra Tandjung, dalam Sarasehan Nasional bertajuk “Urgensi Reformasi Polri Menuju Institusi Profesional, Transparan, dan Humanis sebagai Implementasi Asta Cita” di Jakarta Utara (20/10/2025), menilai bahwa inisiatif Korlantas Polri merupakan bukti konkrit reformasi pelayanan publik berbasis digital dan humanis.

Menurut Nasky, inovasi seperti SINAR (SIM Online Nasional), SIGNAL (sistem pembayaran pajak kendaraan digital), dan e-BPKB (BPKB elektronik) memperlihatkan keseriusan Polri dalam menghadirkan layanan yang efisien dan transparan. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari sekadar penegakan hukum menjadi fokus pelayanan cepat berkeadilan. 

Lebih lanjut, Korlantas juga kembangkan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) sebagai bagian dari penegakan hukum berbasis teknologi yang mendukung kepatuhan dan ketertiban sosial.

Selain itu, kolaborasi Korlantas Polri dengan Google Maps selama arus mudik 2024 memberikan informasi lalu lintas real-time yang dapat mengoptimalkan mobilitas masyarakat, termasuk pengalihan arus dan contraflow. Pemanfaatan teknologi ini tak hanya mengedepankan aspek kemudahan dan transparansi, tapi juga menunjukkan orientasi humanis terhadap kebutuhan publik.

Meski demikian, analisis kritis perlu mengedepankan aspek evaluasi berkelanjutan terhadap dampak digitalisasi ini terutama terkait inklusi semua lapisan masyarakat, keamanan data personal, serta efektivitas pengawasan digital dalam mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan. 

Pendekatan holistik berbasis data dan sumber terpercaya mutlak diperlukan agar reformasi ini tidak hanya bersifat simbolis tapi juga berdampak signifikan bagi peningkatan kualitas layanan dan kepercayaan publik kepada institusi Polri.

 

Exit mobile version