Jakarta – Divisi Humas Polri menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Satker Mabes Polri Tahun Anggaran 2026 pada Rabu, 12 Februari 2026, di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memperkuat keterbukaan informasi publik serta mendukung transformasi pelayanan informasi yang berkualitas.
Rakor ini, yang diadakan dua kali setahun oleh Biro PID Divhumas Polri, mengangkat tema “Optimalisasi Peran PPID Polri sebagai Badan Publik Informatif dalam Mewujudkan Transformasi Pelayanan Informasi Berkualitas dalam Rangka Mendukung Asta Cita 2026.” Tema tersebut mencerminkan pentingnya keterbukaan informasi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, serta menciptakan pelayanan informasi publik yang lebih cepat, tepat, dan akurat.
Keterbukaan Informasi Publik sebagai Pilar Tata Kelola yang Baik
Dalam sambutannya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir yang diwakili oleh Kepala Bagian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Kabag Yaninfodok) Biro PID Divhumas Polri, Kombes Pol. Komang Suartana, menegaskan pentingnya keterbukaan informasi sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik, termasuk Polri, diharuskan untuk menyediakan layanan informasi yang cepat, tepat waktu, dan biaya ringan untuk mendukung prinsip tata kelola yang baik.
“Keterbukaan informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia dan juga merupakan pilar penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara,” tegas Kombes Pol. Komang Suartana. Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran PPID di Polri atas dedikasi dan konsistensinya dalam penyelenggaraan layanan informasi publik.
Polri Raih Penghargaan Arkana Wiwarta Prajanugraha sebagai Badan Publik Terbaik Nasional
Dalam acara ini, Polri juga menerima penghargaan Arkana Wiwarta Prajanugraha sebagai Badan Publik Terbaik Nasional dalam keterbukaan informasi. Penghargaan ini diberikan berdasarkan pencapaian Polri yang berhasil meraih peringkat pertama pada kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LNNK) dalam ajang E-Monev Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat pada Desember 2025.
“Penghargaan ini menjadi bukti bahwa Polri berhasil menerapkan prinsip keterbukaan informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang tidak hanya profesional dan transparan, tetapi juga akuntabel,” ujar Kombes Pol. Komang Suartana.
Tantangan Keterbukaan Informasi di Era Digital
Di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat, tantangan dalam menjaga keterbukaan informasi semakin kompleks. Maraknya hoaks, disinformasi, dan misinformasi menjadi tantangan besar bagi instansi pemerintah, termasuk Polri. Oleh karena itu, peran PPID Polri sebagai garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang akurat dan terpercaya menjadi semakin penting.
Kombes Pol. Komang Suartana menyampaikan bahwa dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), integrasi sistem informasi, serta pemanfaatan teknologi digital secara optimal, layanan informasi publik di lingkungan Polri diharapkan semakin responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
MediaHUB Polri: Solusi Inovatif dalam Penyediaan Informasi Publik
Pada kesempatan yang sama, PT Qudo Buana Nawakara, pengembang aplikasi MediaHUB Polri, turut memperkenalkan peran penting MediaHUB dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik. MediaHUB merupakan layanan agregator resmi yang menyediakan konten foto, audio visual, dan audio untuk masyarakat luas serta jurnalis. Aplikasi ini menjadi platform terintegrasi untuk memudahkan akses informasi dan pemberitaan seputar Polri.
Murtia Arianis, Product Supervisor MediaHUB Polri dari PT Qudo Buana Nawakara, menjelaskan bahwa MediaHUB memiliki peran vital dalam mendukung keterbukaan informasi di Polri. “MediaHUB bukan hanya sebagai wadah untuk menyajikan konten, tetapi juga sebagai sistem yang memudahkan PPID di jajaran Polri untuk mengelola dan menyebarkan informasi secara efektif dan efisien,” ujar Murtia.
Sinergi dan Inovasi untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat
Rakor ini juga diharapkan menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antar-PPID serta meningkatkan inovasi dalam layanan informasi publik. Dengan dukungan teknologi canggih dan sistem yang terintegrasi, Polri berkomitmen untuk menjadi badan publik yang lebih informatif dan semakin dipercaya oleh masyarakat.
“Melalui peningkatan inovasi, kami berharap dapat memberikan pelayanan informasi yang lebih berkualitas dan bermanfaat bagi publik, serta mendukung Polri dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” tambah Murtia.
