Penerapan ETLE Drone Presisi salah satunya dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Bali. Pemantauan udara dilaksanakan di sejumlah titik strategis di Kota Denpasar, seperti Pos Pesanggaran Denpasar, Pos GBB Denpasar di kawasan Perempatan Meru, serta wilayah Induk 6 Tol Bali Mandara.

Penggunaan teknologi drone tersebut merupakan bagian dari implementasi kebijakan strategis yang diinisiasi oleh Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho. Kebijakan ini bertujuan mendorong transformasi sistem penegakan hukum lalu lintas menuju model yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan sistem penegakan hukum lalu lintas dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung peningkatan keselamatan berkendara di seluruh wilayah Indonesia.

Pelaksanaan pengawasan ini berada di bawah koordinasi Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Pol. Faizal. Melalui pemanfaatan teknologi ETLE nasional, pihaknya terus mendorong penggunaan perangkat digital dalam mendukung pengawasan lalu lintas di tengah mobilitas masyarakat yang semakin tinggi.

Kasubdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Pol Dwi Sumrahadi menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan udara tersebut bertujuan memastikan proses pemantauan berjalan optimal serta mampu menjangkau titik-titik yang sulit diawasi melalui metode konvensional.

Menurutnya, teknologi drone memungkinkan petugas melakukan pemantauan lalu lintas secara lebih luas dan komprehensif dari udara. Dengan dukungan sistem ETLE Drone Presisi, berbagai potensi pelanggaran yang dapat mengganggu keamanan dan kelancaran lalu lintas dapat terdeteksi dengan lebih cepat.

“Melalui pemantauan udara ini, petugas dapat mengidentifikasi berbagai pelanggaran yang berpotensi mengganggu keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas,” ujar Kombes Pol Dwi Sumrahadi saat memimpin kegiatan pengawasan di Denpasar, Kamis (5/3/2026).

Dalam kegiatan tersebut, fokus utama pengawasan diarahkan pada pelanggaran melawan arus dan pelanggaran terhadap marka jalan. Kedua jenis pelanggaran tersebut masih sering ditemukan di sejumlah ruas jalan di wilayah Denpasar.

Berdasarkan hasil pemantauan drone, petugas masih menemukan sejumlah pengendara yang melawan arus, terutama kendaraan roda dua. Perilaku tersebut tidak hanya melanggar aturan lalu lintas, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik antar kendaraan serta meningkatkan risiko kecelakaan.

Selain itu, petugas juga mendapati pengendara yang melanggar marka jalan, seperti melintasi garis marka utuh, berpindah jalur secara sembarangan, hingga melakukan manuver kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan keselamatan berkendara.

Seluruh pelanggaran yang terdeteksi selama pengawasan udara tersebut berhasil direkam secara digital oleh perangkat ETLE Drone Presisi. Data dan dokumentasi tersebut selanjutnya akan menjadi bahan verifikasi dalam proses penegakan hukum elektronik yang terintegrasi dengan sistem ETLE Nasional.

Pemanfaatan teknologi drone dalam pengawasan lalu lintas diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih patuh terhadap aturan lalu lintas.

Dengan penerapan teknologi ini, Polri berharap tercipta kondisi Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) yang berkelanjutan, khususnya di wilayah Denpasar, Bali.

The post Drone ETLE Rekam Pelanggaran Lawan Arus di Jalan Denpasar appeared first on polwanterkini.com.

Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Agus Suryo Nugroho, menyampaikan bahwa penerapan ETLE Drone Patrol Presisi merupakan bagian dari transformasi penegakan hukum lalu lintas yang berorientasi pada prinsip modern, objektif, dan berkeadilan. Pemanfaatan teknologi drone memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih luas dan presisi, khususnya di jalur penghubung Jakarta–Bogor yang selama ini dikenal padat dan rawan pelanggaran. Inovasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan sistem pengawasan yang lebih efektif dibandingkan metode konvensional.

Pelaksanaan ETLE Drone Patrol Presisi diarahkan pada titik-titik yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas. Dengan dukungan kamera drone beresolusi tinggi, petugas dapat memantau kondisi lalu lintas secara real time sekaligus merekam pelanggaran secara akurat. Seluruh proses pemantauan dilakukan tanpa menghambat arus kendaraan, sehingga kelancaran lalu lintas tetap terjaga dan keselamatan pengguna jalan menjadi prioritas.

Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Faizal, menjelaskan bahwa pengawasan dalam kegiatan ini difokuskan pada pelanggaran pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm berstandar SNI. Pelanggaran tersebut dinilai memiliki kontribusi besar terhadap tingginya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, terutama di kawasan perkotaan dan wilayah penyangga ibu kota dengan mobilitas masyarakat yang tinggi.

Menurut Brigjen Faizal, ketidakpatuhan dalam penggunaan helm merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap aspek keselamatan berkendara. Ia mengingatkan bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (8) jo Pasal 291 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI dapat dikenakan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal Rp250.000. Penegakan ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya perlindungan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan.

Melalui sistem ETLE berbasis drone, setiap pelanggaran yang terekam akan diproses secara otomatis melalui sistem ETLE nasional tanpa adanya interaksi langsung antara petugas dan pelanggar. Mekanisme ini mencerminkan komitmen Korlantas Polri dalam menghadirkan penegakan hukum yang transparan, akuntabel, serta berlandaskan prinsip presisi.

Kegiatan ETLE Drone Patrol Presisi berada di bawah pengawasan teknis Kasubdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri, Kombes Dwi Sumrahadi Rakhmanto, yang memastikan kesiapan personel, optimalisasi penggunaan drone, serta keabsahan data hasil perekaman. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menjaga kualitas penindakan agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kombes Dwi menambahkan bahwa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, khususnya terkait penggunaan helm, juga memiliki nilai edukatif bagi masyarakat. Pendekatan preemtif dan preventif tetap diutamakan melalui kegiatan sosialisasi, sejalan dengan semangat penegakan hukum yang humanis dan berorientasi pada keselamatan. Melalui penerapan ETLE Drone Patrol Presisi di Bogor, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan, Korlantas Polri berharap kepatuhan masyarakat meningkat dan budaya berlalu lintas yang aman serta tertib dapat terwujud.

The post ETLE Drone Patrol Presisi Jadi Inovasi Penegakan Hukum Lalu Lintas appeared first on polwanterkini.com.