Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Agus Suryo Nugroho, menyampaikan bahwa penerapan ETLE Drone Patrol Presisi merupakan bagian dari transformasi penegakan hukum lalu lintas yang berorientasi pada prinsip modern, objektif, dan berkeadilan. Pemanfaatan teknologi drone memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih luas dan presisi, khususnya di jalur penghubung Jakarta–Bogor yang selama ini dikenal padat dan rawan pelanggaran. Inovasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan sistem pengawasan yang lebih efektif dibandingkan metode konvensional.

Pelaksanaan ETLE Drone Patrol Presisi diarahkan pada titik-titik yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas. Dengan dukungan kamera drone beresolusi tinggi, petugas dapat memantau kondisi lalu lintas secara real time sekaligus merekam pelanggaran secara akurat. Seluruh proses pemantauan dilakukan tanpa menghambat arus kendaraan, sehingga kelancaran lalu lintas tetap terjaga dan keselamatan pengguna jalan menjadi prioritas.

Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Faizal, menjelaskan bahwa pengawasan dalam kegiatan ini difokuskan pada pelanggaran pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm berstandar SNI. Pelanggaran tersebut dinilai memiliki kontribusi besar terhadap tingginya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, terutama di kawasan perkotaan dan wilayah penyangga ibu kota dengan mobilitas masyarakat yang tinggi.

Menurut Brigjen Faizal, ketidakpatuhan dalam penggunaan helm merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap aspek keselamatan berkendara. Ia mengingatkan bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (8) jo Pasal 291 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI dapat dikenakan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal Rp250.000. Penegakan ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya perlindungan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan.

Melalui sistem ETLE berbasis drone, setiap pelanggaran yang terekam akan diproses secara otomatis melalui sistem ETLE nasional tanpa adanya interaksi langsung antara petugas dan pelanggar. Mekanisme ini mencerminkan komitmen Korlantas Polri dalam menghadirkan penegakan hukum yang transparan, akuntabel, serta berlandaskan prinsip presisi.

Kegiatan ETLE Drone Patrol Presisi berada di bawah pengawasan teknis Kasubdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri, Kombes Dwi Sumrahadi Rakhmanto, yang memastikan kesiapan personel, optimalisasi penggunaan drone, serta keabsahan data hasil perekaman. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menjaga kualitas penindakan agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kombes Dwi menambahkan bahwa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, khususnya terkait penggunaan helm, juga memiliki nilai edukatif bagi masyarakat. Pendekatan preemtif dan preventif tetap diutamakan melalui kegiatan sosialisasi, sejalan dengan semangat penegakan hukum yang humanis dan berorientasi pada keselamatan. Melalui penerapan ETLE Drone Patrol Presisi di Bogor, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan, Korlantas Polri berharap kepatuhan masyarakat meningkat dan budaya berlalu lintas yang aman serta tertib dapat terwujud.

The post ETLE Drone Patrol Presisi Jadi Inovasi Penegakan Hukum Lalu Lintas appeared first on polwanterkini.com.

Agus menekankan bahwa arus lalu lintas bukan hanya sekadar sarana transportasi, tetapi juga mencerminkan budaya dan peradaban bangsa. “Lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan sekaligus cermin budaya bangsa. Oleh karena itu, keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas di jalan,” ujarnya di hadapan para tamu dan peserta pameran.

Keselamatan di Atas Segalanya

Dalam era perkembangan teknologi otomotif yang semakin pesat, Agus mengingatkan agar inovasi tidak melupakan aspek keselamatan pengendara maupun pejalan kaki. Menurutnya, pembangunan dan pertumbuhan industri otomotif dapat menjadi kebanggaan nasional, namun tetap harus diselaraskan dengan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas.

“Keselamatan adalah hal yang paling utama di jalan raya. Semua pihak, baik pengendara, pejalan kaki, maupun pemangku kepentingan di industri otomotif, memiliki tanggung jawab bersama untuk mewujudkan ketertiban,” tegasnya.

Ia menambahkan, transportasi yang aman tidak hanya mendukung kelancaran mobilitas, tetapi juga menjaga kualitas hidup masyarakat. Karena itu, setiap perkembangan kendaraan bermotor diharapkan dapat sejalan dengan upaya menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih tertib dan berkeselamatan.

Ajakan untuk Tertib Berlalu Lintas di IMOS 2025

Selain memberikan apresiasi terhadap IMOS, Agus juga menyampaikan pesan khusus kepada masyarakat luas agar selalu mematuhi aturan lalu lintas. Ia menilai kepatuhan adalah wujud kedewasaan dan kesadaran dalam berkendara. “Tertib berlalu lintas bukan hanya soal menghindari sanksi hukum, tetapi juga tentang menjaga nyawa dan menghormati sesama pengguna jalan,” katanya.

Kakorlantas menekankan, sikap saling menghargai di jalan merupakan fondasi penting dalam menciptakan suasana aman dan nyaman. Ia berharap momentum pameran ini tidak hanya menjadi ajang memperkenalkan teknologi kendaraan terbaru, tetapi juga menjadi sarana mengingatkan kembali pentingnya keselamatan sebagai nilai utama dalam berkendara.

“Keselamatan berlalu lintas adalah investasi jangka panjang. Jika setiap orang menanamkan kesadaran ini, maka jalan raya akan menjadi ruang yang lebih manusiawi dan bermartabat,” pungkasnya.

Pameran IMOS 2025 sendiri menampilkan berbagai produk dan inovasi terkini dari industri otomotif roda dua, sekaligus menjadi wadah bertemunya pelaku industri, komunitas, dan masyarakat. Kehadiran Kakorlantas dalam acara tersebut mempertegas peran Polri dalam mendukung perkembangan teknologi otomotif tanpa mengabaikan aspek keselamatan.

The post Kakorlantas di IMOS 2025: Patuh Aturan, Jaga Nyawa di Jalan Raya appeared first on polwanterkini.com.