Mengangkat tema “Peningkatan Efektivitas Keterbukaan Informasi Publik pada Polri sebagai Badan Publik Informatif dalam Rangka Menuju Indonesia Emas 2045.”

Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Karo PID Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Tjahyono Saputro, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, termasuk narasumber utama Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) FB. FX. Handoko Agung Saputro, S.Sos., praktisi media dari PT Qudo Buana Nawakara, Anjar Budi Prasetyo, dan tim teknis Dian Purwanto.

“Apresiasi saya sampaikan kepada seluruh PPID Satker Mabes Polri dan Satker wilayah. Polri telah menempati posisi kedua dalam kategori Badan Publik Informatif. Target pimpinan jelas, mempertahankan posisi publik informatif, namun langkah ke depan Polri harus menjadi yang pertama,” ujar Brigjen Pol. Tjahyono Saputro.

Brigjen Pol. Tjahyono Saputro menegaskan, Divisi Humas Polri berkomitmen menghadirkan data dan informasi yang tepat, akurat, dan terintegrasi. Berbagai platform digital telah disiapkan untuk mendukung transparansi, termasuk peluncuran Police Tube, karya anak bangsa yang menyerupai kanal YouTube, sebagai sarana penyebaran informasi kepolisian secara cepat, terbuka, dan transparan.

Sebagai bentuk penghargaan, Brigjen Pol. Tjahyono Saputro menyerahkan cenderamata kepada Komisioner KIP Handoko Agung Saputro, S.Sos., Dian Purwanto, dan Anjar Budi Prasetyo.

Polri Ditargetkan Jadi Badan Publik Informatif Nomor Satu

Dalam pemaparannya, Handoko Agung Saputro, S.Sos. menekankan pentingnya penguatan PPID di setiap Polda agar mampu memberikan kontribusi signifikan dalam keterbukaan informasi publik.

“Polri harus meningkatkan aspek pelayanan, tidak hanya administratif tetapi juga substantif. Kelembagaan PPID di tiap Polda perlu dipertajam dan diperkuat. Divhumas harus menjadi trigger penguatan kelembagaan ini,” tegas Handoko Agung Saputro.

Ia juga menyoroti perlunya kepatuhan pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya terkait transparansi dalam pengadaan barang dan jasa.

Peran Polri dalam Keterbukaan Informasi

Praktisi manajemen media PT Qudo Buana Nawakara, Anjar Budi Prasetyo, turut memaparkan peran Polri sebagai badan publik informatif yang harus berlandaskan kaidah jurnalistik.

Menurut Anjar Budi Prasetyo, informasi publik yang disediakan Polri harus faktual, objektif, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Beberapa kanal yang telah digunakan Polri antara lain:

• Website resmi: polri.go.id, humas.polri.go.id, dan mediahub.polri.go.id yang menyediakan berita kepolisian, pengumuman, dan layanan masyarakat. 
• Media sosial resmi: Instagram, X, Facebook, YouTube, dan TikTok, yang digunakan untuk menyampaikan informasi real-time. 
• Konferensi pers dan siaran pers: memberikan keterangan resmi terkait kasus penting, misalnya kasus narkoba atau keamanan Pemilu/Pilkada. 
• Layanan pengaduan masyarakat: seperti Propam Polri dan Emergency Call Center 110, yang menjadi wujud akuntabilitas Polri. 

“Informasi publik yang disajikan Polri harus berbasis fakta, objektif, dan sesuai prinsip jurnalistik, agar masyarakat memperoleh kepercayaan penuh terhadap institusi kepolisian,” tegas Anjar Budi Prasetyo.

Keterbukaan Informasi dan Visi Indonesia Emas 2045

Pertemuan PPID ini juga menyoroti kaitan erat antara keterbukaan informasi publik dengan visi Indonesia Emas 2045.

Melalui transparansi informasi, Indonesia diharapkan mampu:

• Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. 
• Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 
• Menarik investasi dan memperkuat daya saing ekonomi. 
• Menjaga keamanan nasional dan stabilitas sosial. 
• Mempersiapkan SDM unggul untuk menghadapi tantangan global. 

Keterbukaan informasi publik bukan hanya hak warga negara, tetapi juga fondasi utama membangun bangsa yang maju, adil, dan sejahtera.

Pertemuan Kedua PPID Satker Mabes Polri menegaskan tekad Polri sebagai badan publik informatif yang terus bertransformasi untuk menghadirkan layanan informasi cepat, transparan, dan akuntabel. Upaya ini menjadi bagian integral dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

The post Pertemuan PPID Polri Tekankan Peran Keterbukaan Informasi bagi Indonesia Emas appeared first on polwanterkini.com.

Kegiatan berlangsung di hotel Ambhara, Jakarta Selatan, pada Rabu 20 November 2024, dan dibuka langsung oleh Karo PID Divisi Humas Polri Brigjen Pol Tjahyono Saputro yang mewakili Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Dr. H. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.

Dalam pertemuan ini, tema yang diangkat adalah peningkatan kemampuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Polri dalam mengelola informasi publik agar mewujudkan badan publik yang informatif.

Sasaran ini diarahkan guna mensukseskan Pilkada 2024 yang transparan dan akuntabel dengan harapan besar agar Polri dapat memperoleh penghargaan sebagai badan publik yang informatif dari Komisi Informasi Pusat.

Brigjen Pol Tjahyono Saputro menyampaikan, “Guna mewujudkan badan publik yang informatif dalam rangka mensukseskan pilkada tahun 2024 sedang dilaksanakan.”

Mengacu pada Undang-Undang RI tahun nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, semua badan publik memiliki kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik.

“Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang harus diakomodir sebagai salah satu ciri penting negara demokratis,” jelas Brigjen Pol Tjahyono.

“Keterbukaan informasi di lingkungan Polri menjadi sangat krusial. Keterbukaan ini mendukung demokrasi dan proses pemilihan yang adil dan transparan,” lanjutnya.

Dalam pertemuan tersebut, diakui bahwa di era digital ini, masyarakat menghadapi banjir informasi yang tidak hanya kredibel tetapi juga penuh hoaks dan disinformasi.

Untuk itulah strategi PPID Polri terus dikuatkan, dan peningkatan literasi digital anti disinformasi menjadi salah satu fokus utama ke depan.

Berbagai narasumber lainnya juga memberikan kontribusi penting, seperti komisioner bidang kelembagaan dari Komisi Informasi Pusat, Partisipasi dari Bawaslu, dan praktisi media.

Pertemuan ini juga dilakukan melalui zoom meeting dengan Humas Polda di seluruh Indonesia, memberikan kesempatan partisipasi yang luas bagi stakeholder yang terlibat.

Sebagai penutup, Brigjen Pol Tjahyono Saputro mengimbau para pejabat dan operator PPID di lingkungan Satker Mabes Polri untuk mengikuti acara rapat koordinasi ini dengan sungguh-sungguh serta tidak segan untuk bertanya kepada para narasumber mengenai hal-hal yang belum dipahami.

Ini menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kapabilitas dan kredibilitas informasi publik yang diharapkan dapat meminimalisir potensi hoax yang dapat mengganggu proses demokrasi, khususnya menjelang Pilkada 2024.

Baca Juga: Polri Bisa Jadi Mitra Strategis Program Makan Bergizi Gratis Prioritas Presiden Prabowo

The post Pertemuan PPID Satker Mabes Polri Langkah Strategis Menuju Transparansi Informasi Publik appeared first on polwanterkini.com.