Semarang – Kepala Korps Lalu Lintas Polri (Kakorlantas Polri), Irjen Agus Suryonugroho, menegaskan pentingnya meningkatkan kualitas layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) agar menjadi lebih adaptif, responsif, dan transparan di era digital saat ini.
Pernyataan tersebut disampaikan pada pembukaan Rapat Koordinasi Pembina Samsat Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Hotel Padma, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Rabu (22/4/2026).
Irjen Agus mendorong transformasi digital khususnya dalam sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor agar prosesnya semudah melakukan pembelian pulsa. Ia menekankan kolaborasi yang solid antara instansi pusat dan daerah sebagai kunci untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menghindari konflik di lapangan.
“Kami menyampaikan agar koordinasi dan kolaborasi di bidang Samsat harus lebih indah lagi. Tidak boleh ada konflik dan rekan-rekan bisa bekerja secara efektif,” ujar Irjen Agus.
Meski layanan Samsat telah menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun, dia mengakui masih ada persepsi masyarakat yang menganggap layanan tersebut belum sepenuhnya adaptif dan konsisten. Oleh karena itu, ia menilai dibutuhkan lompatan teknologi digital untuk meningkatkan kemudahan layanan bagi wajib pajak.
“Dengan lompatan digital, rekan-rekan semuanya bisa naik level dengan baik,” tambahnya sambil memberi contoh bahwa pembayaran pajak seharusnya bisa dilakukan sesederhana membeli pulsa.
Selain aspek kemudahan, Irjen Agus juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam mekanisme pelayanan dan pembayaran pajak dengan memastikan masyarakat memahami alur sistem dan menghilangkan transaksi yang tidak jelas.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (BKD) Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, memberikan apresiasi atas berbagai inovasi layanan Samsat seperti aplikasi online, layanan drive thru, Samsat keliling, dan layanan door to door. Dia menegaskan inovasi tersebut perlu terus diperkuat agar pelayanan menjadi lebih mudah dan dekat dengan masyarakat.
Sementara itu, Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, menyoroti pentingnya integrasi data antara kepolisian, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Jasa Raharja, dan Kementerian Perhubungan. Menurutnya, integrasi data real-time yang konsisten sebagai single source of truth sangat dibutuhkan untuk seluruh Samsat di Indonesia.
“Samsat bukan sekadar tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor, tetapi juga representasi negara dalam memberikan layanan publik yang nyata, cepat, dan terpercaya,” ujar Awaluddin.
Ia berharap rapat koordinasi ini menghasilkan langkah konkret dalam peningkatan kualitas layanan Samsat di seluruh Indonesia, khususnya melalui digitalisasi dan kemudahan pembayaran pajak.
Seluruh inisiatif tersebut mendapat dukungan penuh dari Korlantas Polri dan para pemangku kepentingan yang hadir, sebagai bagian upaya mewujudkan layanan Samsat yang modern dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Baca Juga : Kakorlantas Apresiasi Peran Komunitas Bali dalam Kesuksesan Kemala Run 2026
